Ada Monopoli Konsultan demi Bantuan DAK

SUMENEP-Monopoli konsultan pada program bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sulit dibantahPasalnya, salah satu konsultan, Ahmad Khuzairi, mengakui bahwa dirinya menangani banyak sekolah dasar (SD) yang mendapatkan bantuan DAK.

Informasi yang dihimpun Radar Madura, Ahmad Khuzairi mendominasi konsultan dalam membuat perencanaan dan pengawasan terhadap sekolah penerima DAK

BACA JUGA: Lega, Meski Dana Pilkada Disunat

Dalam pengakuannya, ada 99 SD dari 102 penerima DAK yang meminta jasanya untuk menjadi konsultanTiga sekolah yang absen, yakni SDN Semaan, SDN Mantajun, dan SDN Banasare II, semuanya di Kecamatan Rubaru.

Kenyataan ini berbanding terbalik dari anggapan pihak disdik (dinas pendidikan) yang menyatakan bahwa konsultan terdiri dari 12 orang (12/12)

BACA JUGA: Aktor Video Mesum Kediri Dipenjara 5 Bulan

Dilihat secara kasat mata, data yang tidak menggunakan bantuan konsultan Ahmad Khuzairi hanya tiga SDBerarti kalau masing-masing dari tiga SD tersebut menggunakan satu konsultan, otomatis konsultan yang diperlukan hanya empat orang dengan Ahmad Khuzairi.

Memang, dalam pekerjaannya konsultan Ahmad Khuzairi tidak hanya bekerja seorang diri

BACA JUGA: Warga Warmare Palang Jalan

Melainkan dibantu 11 orang lainnyaNamun semuanya tetap berada di bawah kendali Ahmad KhuzairiDan mereka diperkirakan hanya buruh, bukan dalam posisi konsultan yang sebenarnya.

"Kita tidak berjalan sendiri, melainkan memiliki tim sebanyak 11 orang yang bergerak ke bawah untuk mengawasi jalannya pembangunanIni kita lakukan untuk optimalisasi kerja," jelas Akhmad Khuzairi yang dikonfirmasi melalui saluran telepon.

Dan, terangnya, masalah pembayaran pendamping tersebut dibayarnya dengan dana yang diminta dari pihak sekolah sebesar Rp 1 juta per ruang"Nominal Rp 1 juta yang kita minta ke sekolah itu untuk pembuatan perencanaanSeperti gambar bangunan dan pembayaran dari pihak pendamping."

Sekadar diketahui, Ahmada Khuzairi menangani 99 sekolah dari 102 penerima dana DAKDan 25 sekolah yang ditangani mendapat jatah dua ruangSedang untuk sisanya, sebanyak 74 mendapatkan jatah tiga ruangDan kalau diuangkan, total nominal yang dikantonginya cukup besarUntuk 25 sekolah dengan jatah dua ruang, konsultan mengumpulkan dana Rp 50 jutaSedang untuk 74 sekolah dengan masing-masing tiga ruang, bisa mengeruk dana Rp 222 jutaJadi untuk keseluruhan SD yang ditanganinya, dipastikan mendapat dana sebesar Rp 272 juta.

Belum lagi ditambah dengan permintaan konsultan terkait masalah pembuatan surat pertanggungjawaban (Spj) yang akan dibuatKarena dipastikan untuk pembuatan Spj pihak konsultan akan meminta ke pihak sekolah.

"Saya kira, tidak ada yang gratis masKalau kemudian kita tidak meminta dana kepada pihak sekolah, dari mana kita mendapatkan untuk biaya administrasinyaSeperti materai dan lain sebagainya," pungkasnya.

Sementara itu, dugaan monopoli oleh seorang konsultan ditanggapi serius kalangan LSMKetua LSM SANGO Dayat mengatakan, jika ada konsultan yang memegang sampai 25 proyek DAK patut dipertanyakanApalagi, kata dia, sampai memegang 99 sekolah.

"Seberapa banyak tenaga ahli yang dipunyainyaJika satu atau dua tenaga, maka patut dipertanyakan rasio kemampuannyaSaya khawatir memang ada kekuatan lain alias kongkalikong dari awal yang mengatur soal ini," katanya.

Untuk itu, Dayat menyarankan sudah sewajarnya jika pihak terkait bisa memberi penjelasan detil soal keterlibatan konsultanSebab, akunya, jika dibiarkan akan menjadi preseden buruk dalam hal penanganan proyek DAK di sekolah(c26/aj)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Yulianto Masuk Koalisi Sembada