Aher Bantah Gunakan APBD untuk Menangkan Prabowo di Jabar

Selasa, 01 Juli 2014 – 02:53 WIB

jpnn.com - BANDUNG- Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di Jawa Barat yang juga Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, menanggapi santai tudingan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla, terkait penggunaan APBD dalam pemenangan pilpres.

Seperti diketahui, Tim Pemenangan Jokowi-JK Tubagus Hasanuddin mengungkapkan temuan politik uang saat pengumpulan kepala desa, di Pusdai, Bandung, belum lama ini.

BACA JUGA: Berpotensi Erupsi, Sinabung Siaga

Heryawan mengatakan, tudingan yang dilontarkan kubu Jokowi-JK itu tidak mendasar. Heryawan pun menganggap hal itu sebagai strategi lama dalam berpolitik.

Tuduhan serupa pun diakui Heryawan pernah terjadi padanya saat Pemilihan Umum Gubernur Jabar 2013 lalu. Disinggung pengerahan kepala desa untuk mendukung Prabowo-Hatta, Heryawan pun menanggapi santai.

BACA JUGA: MA Putuskan SK Menhut Nomor 44 Tidak Sah

"Mungkin tudingan itu ditunjukan saat saat saya ke Majalengka. Saat itu itu memang hadir ratusan kepala desa di Majalengka. Tapi kalau pengerahan kepala desa, tanya Bupati Majalengka," kata Heryawan di Gedung Sate, Bandung, seperti dilansir Radar Bandung (Grup JPNN), Senin (30/6).

Selain dialamatkan kepada Heryawan, tudingan pun diarahkan bagi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) Jabar. Kepala BPMPD Jabar Dede Rusdia menyesalkan tudingan tersebut, karena seakan menyeret pihaknya ke dalam ranah politik.

BACA JUGA: Sudi Janjikan Keppres Pemakzulan Bupati Karo Segera Terbit

"Meluncurkan uang itu tidak ada. Saya sudah laporan pada Pak Gubernur bahwa ini tidak benar," katanya kemarin.

Menurut Dede, dalam acara yang dituduhkan kubu Jokowi-JK, tidak ada satu pun kepala desa yang hadir. Pihaknya hanya mengundang ratusan kader posyandu dan sekretaris kecamatan yang menjadi pendamping program revitalisasi Posyandu.

"Pak Gubernur sendiri tidak hadir dalam acara tersebut. Ini  semua masalah tafsir," katanya.

Terkait bantuan keuangan desa pun, kata Dede, tidak akan pernah dilakukan hingga pilpres usai. Hal ini sesuai dengan instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ini hanya jadi sasaran politik. Saya siap mempertanggungjawabkan tudingan tersebut," katanya. (agp)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Titik Panas Meningkat di Kalteng


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler