JAKARTA - Keputusan pemerintah menggelar dialog nasional sebelum merumuskan revisi Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tentang Ahmadiyah bertepuk sebelah tanganJemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) ternyata menolak hadir dalam forum yang digelar Kementerian Agama (Kemenag) di kantornya tersebut
BACA JUGA: Fisik Anand Krishna Melemah
Meskipun JAI menolak hadir, namun Kemenag tetap menggelar dialog dan dengar pendapat atas persoalan Ahmadiyah di Indonesia tersebut."Saya mengharapkan mereka untuk datang berdialog
Rencananya, dialog nasional diagendakan selama empat hari yakni 21, 23, 28, dan 29 Maret
BACA JUGA: Pengebom Buku Diduga Disokong WNA
Diharapkan akan ada poin penting dan stategis bagi penyelesaian Ahmadiyah dalam dialog tersebutBACA JUGA: SBY Dikabarkan Akan Besanan dengan Hatta
Artinya, Menag menegaskan posisi pemerintah yang netral dan tidak memihak"Karena itu kami tidak hanya mengundang kelompok yang kontra saja tapi juga JAI dan kelompok yang pro Ahmadiyah," kata dia.Sekjen Kementerian Agama, Bahrul Hayat, memastikan dialog tidak bermaksud menyudutkan JAI melainkan mencoba untuk memberikan kesempatan adanya solusi dari pelbagai perspektifDengan ragam perspektif yang ada, Bahrul mengatakan memenuhi tujuan yang diharapkan semua pihak soal penanganan masalah Ahmadiyah"Kami memastikan yang hadir bukan kelompok yang kontra sajaTapi seimbang," papar Bahrul.
Menag hingga saat ini masih belum memiliki solusi terkait AhmadiyahApakah akan kembali disusun SKB atau akan ada keputusan dalam format baru yang lebih mengikatDialog itu sendiri digelar sebagai bagian mata rantai dialog yang pernah diadakan sebelumnya untuk mencari solusi terkait Ahmadiyah di Tanah Air.
Dialog nasional ini dihadiri wakil kementerian dan lembaga, akedemis, peneliti dan pemerhati keagamaan di IndonesiaSelain itu, dihadiri pula oleh narasumber yang kompeten dengan mengundang pengurus JAI, Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI), LSM keagamaan seperti Setara Institute, Wahid Institute, Maarif Institute, Pusat Studi Alquran, Ormas Islam, dan MUIHadir juga kepada daerah, gubernur, bupati, walikota yang memiliki kaitan langsung dengan Ahmadiyah"Kalaupun perwakilan Ahmadiyah menolak hadir maka tentu itu hak mereka namun tentu mereka yang merugi," kata Bahrul.
Secara terpisah, upaya Kemenag membuka dialog terkait keberadaan Ahmadiyah di Tanah Air dinilai sebagai langkah yang tidak solutifAhmadiyah menolak hadir dalam acara dialog karena forum tersebut digelar di tempat yang tidak netralAlasan penolakan itu disampaikan Juru Bicara Ahmadiyah Zafrullah Pontoh dalam konferensi pers di Kantor YLBHI Jakarta"Benar kami menolak dialog karena digelar di tempat yang tidak netral," kata Zafrullah.
Zafrullah menilai selama ini Suryadharma Ali tidak pernah memberikan ruang kepada pihak Ahmadiyah untuk memberikan penjelasan kepada pemerintah terkait ajaran merekaKarena itu mereka meminta pemerintah melakukan dialog di tempat yang netral serta dihadiri pihak yang netral juga"Misalnya advokat senior Adnan Buyung Nasution.," ujar dia menyontohkan(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebijakan Publik Sektor Pendidikan di Era Otda
Redaktur : Tim Redaksi