jpnn.com - JAKARTA - Langkah Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama alias Ahok menemui Presiden Joko Widodo sebelum menyambangi Bareskrim Polri, Senin (24/10) disorot Fraksi PPP DPR.
Walaupun katanya tak membahas soal kasus dugaan penistaan agama Islam dan ulama, namun pertemuan itu dinilai tetap menimbulkan kecurigaan di kalangan masyarakat.
BACA JUGA: Kebut RUU Pemilu, DPR Besok Bentuk Pansus
"Kalau dilihat dari momentumnya, sebelum ke Bareskrim sowan dulu ke presiden. Saya saya kira menjadi sesuatu dugaan yang tidak baik dari masyarakat, kok seolah-olah persolannya sendiri harus menarik orang lain," kata Ketua Fraksi PPP DPR, Reni Marlinawati, di kompleks Parlemen, Selasa (25/10).
Waketum DPP PPP itu menyampaikan hal tersebut setelah menerima kedatangan Aliansi Ulama Madura dan Tapal Kuda (AUTADA) di gedung Nusantara I, Senayan. Kedatangan mereka juga terkait dengan kasus penistaan agama tersebut.
BACA JUGA: Polisi Periksa Kepala BC Tanjung Priok
Nah, Reni menegaskan penyelesaian kasus Ahok tersebut harus melalui mekanisme hukum yang berlaku di negara ini. Apalagi desakan supaya polri segera menuntaskan perkara itu sudah semakin banyak, termasuk dari ulama dari Madura, menyampaikan aspirasi ke fraksinya di dewan.
"Kedatangan ulama untuk mendesak pemerintah menindaklanjuti kasus terkait Ahok. Jangan sampai kemudian sikap kompromi penegak hukum justru menjadi benih permasalahan baru," ujarnya mengingatkan.
BACA JUGA: Mabes Polri Janji Tindak Lanjuti Laporan Pengusaha Pontianak
Fraksi PPP menurut Reni, akan menyampaikan dorongan kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian, agar mengambil tindakan cepat. "Intinya jangan ada kesan Kapolri berkompromi. Ini jadi pemicu persoalan baru," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kinerja Bea Cukai Disoal Komisi XI
Redaktur : Tim Redaksi