Air pun Tak Luput dari Korupsi

JAKARTA — Transparansi Internasional chapter Indonesia (TII) melansir laporan tematik korupsi sektoral 2008Jika pada 2007 lembaga yang berpusat di Berlin, Jerman itu melansir korupsi di lembaga peradilan dan isu tentang kesehatan pada 2006, maka pada 2008 ini mereka memilih isu air

BACA JUGA: Untung Dicopot untuk Jaga Kredibilitas

Alasannya korupsi di sektor air adalah ancaman bagi pembangunan dan kelestarian alam.
    ”Bayangkan saja, warga miskin di negara berkembang seperti Indonesia harus membayar air lebih mahal dibandingkan warga London atau New York,” kata wakil ketua dewan pengurus TII Zumrotin KSusilo di kantor TII, Jakarta Selatan

BACA JUGA: Lembaga Nonstruktural Dikaji Ulang

Mahalnya harga air ternyata tak lepas dari praktik koruptif yang dikembangkan Orde Baru dengan mendudukkan perusahaan pengelola air minum menjadi sapi perahan.
    Temuan itu muncul setelah TII melakukan studi mendalam pada Juni 2006 hingga Mei 2007Ada tiga modus korupsi yang diduga kuat membuat harga air menjadi mahal

BACA JUGA: Kejagung Bimbang Terima Duit Joker

Yang pertama adalah kasus yang terjadi di lingkungan PDAM seperti in-efisiensi hingga beban utangLalu korupsi di sektor irigasi dan wadukTII belum menemukan korupsi yang dilakukan oleh perusaaan air minum dalam kemasan karena minim data.
    Soal utang PDAM mendapat sorotan khususCatatan TII, PDAM seluruh Indonesia mempunyai tanggungan beban utang Rp 4,1 triliun dari pinjaman luar negeri”Tahun 2006 lalu keseluruhan hutan PDAM yang macet mencapai Rp 3 triliun lebih dan saat ini sedang direstrukturisasi,” kata manajer riset dan kebijakan TII Anung KaryadiHampir semua PDAM merugi dan tidak berhasil melunasi utang modalnya.
    Masalahnya, utang itu disinyalir sengaja dipasang sebagai jebakanSalah satunya dilakukan oleh Bank Dunia dalam skema WATSAL (Water Resources Sector Adjustment Loan)”Bagaimana caranya menjangkau praktik yang seperti ini? PDAM diberi utang, tak bisa bayar, lalu diprivatisasiApa ini juga bagian dari korupsi?,” tanya wakil direktur eksekutif INFID Dian Kartika. 
    Menurut penasehat pimpinan KPK Abdullah Hehamahua, KPK belum bisa bertindak dalam peristiwa semacam itu kecuali jika ditemukan ada suap yang mengalir pada penyelanggara negaraHingga kini, menurut Abdullah, komisinya telah menerima 50 laporan dari daerah tentang korupsi yang berkaitan dengan sektor airHampir semua laporan itu dikembalikan ke daerah karena belum memenuhi syarat untuk ditangani KPK”Seperti nilainya yang belum Rp 1 miliar,” katanya(naz)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Jepang Beri Hibah Rp 47 M