jpnn.com - BRUSSELS - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah perlakuan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak sawit dari Indonesia.
Airlangga menyampaikan hal tersebut di hadapan para CEO atau perwakilan dari berbagai industri kunci minyak sawit di Uni Eropa, pada Luncheon Meeting yang diselenggarakan di Brussels, Belgia, Selasa (30/05).
BACA JUGA: Menko Airlangga Lobi Uni Eropa Demi Petani Kecil Kelapa Sawit
"Kedatangan Joint Mission Indonesia–Malaysia ke Uni Eropa kali ini berada di momen kritis."
"Kami menyampaikan concern dan ketidaksetujuan kepada Uni Eropa yang kembali mendiskriminasi komoditas ekspor unggulan."
BACA JUGA: Airlangga: Indonesia Siap Pasok Baterai Kendaraan Listrik ke Amerika Serikat
"Terutama kelapa sawit yang berdampak negatif pada industri, perdagangan dan para petani kecil kelapa sawit, melalui kebijakan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR)," ujar Menko Airlangga dalam keterangannya.
Menurut Airlangga, kebijakan EUDR mengecilkan upaya Indonesia yang berkomitmen menyelesaikan permasalahan menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity sesuai kesepakatan, perjanjian dan konvensi multilateral seperti Paris Agreement dan UN 2030 SDG Agenda.
BACA JUGA: Mentan SYL Lepas Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun
"Negara anggota CPOPC secara ketat sudah mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang konservasi hutan."
"Bahkan, level deforestasi di Indonesia turun 75 persen pada periode 2019 – 2020."
"Indonesia juga sukses mengurangi wilayah yang terdampak kebakaran hutan menjadi 91,84 persen,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Indonesia kembali menyerukan agar kolaborasi antara negara anggota CPOPC dan saling pemahaman antara negara produsen dan konsumen untuk terus ditingkatkan.
"Pesan kami kepada Uni Eropa sudah sangat jelas, berikan kami pengakuan yang layak kami terima."
"Harapannya adalah kami bisa mendapatkan hasil yang konkret serta common and mutual understanding dalam pertemuan-pertemuan dengan pejabat terkait Komisi dan Parlemen Eropa sehingga kami dapat terus bergerak maju,” katanya.
Menko Airlangga dalam pemaparannya juga menyinggung situasi global yang penuh dengan ketidakpastian seperti saat ini.
Menurutnya, di tengah kondisi yang ada semua pihak perlu bekerja serta bergerak selaras dan harmonis dalam mencapai tujuan bersama, yaitu, pemulihan ekonomi dan kesejahteraan.
“Peran industri sangat penting. Mari bersama mempromosikan palm oil secara positif yang sejalan dengan upaya dan komitmen yang telah dilakukan selama ini," ucapnya.
Airlangga mengatakan bahwa standar national sustainability yang dimiliki Indonesia dan Malaysia melalui ISPO Dan MSPO perlu mendapatkan pengakuan, sehingga seharusnya EUDR bisa memberi jalan kepada produk kelapa sawit yang sudah bersertifikat ISPO ataupun MSPO.
Pada sesi tanya jawab diangkat beberapa fitur ketentuan EUDR antara lain yang menyangkut persyaratan Geolocation Data, labelling negara–negara menjadi high risk, standard dan low risk yang menjadi salah satu permasalahan bagi negara produsen minyak sawit seperti Indonesia dan Malaysia.
Selama isu ini belum mencapai titik tengah yang dapat diterima kedua pihak, maka dipandang sulit untuk palm oil diterima di Uni Eropa.
Geolocation data ini terkait juga dengan privasi data. Oleh sebab itu, berbagai ketentuan turunan EUDR perlu dibahas bersama dengan melibatkan seluruh stakeholders terkait (policy maker, industri, smallholders dan civil society/NGOs) termasuk bersama Uni Eropa dengan membentuk platform multistakeholders agar dampak negatif EUDR dapat ditangani dan diminimalisir atau dihilangkan.
Luncheon meeting dihadiri Deputi Perdana Menteri sekaligus Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia Dato’ Sri Haji Fadillah Bin Haji Yusof beserta Delegasi Malaysia dan para pelaku usaha Malaysia.
Selain itu juga turut Dubes RI Brussel, Dubes RI Berlin, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Asdep Kerja Sama
Ekonomi Eropa, Afrika dan Timur Tengah.
Asdep Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Sekjen dan pejabat CPOPC, para pelaku usaha, serta perwakilan industri yang berkecimpung di sektor palm oil dari Indonesia, Malaysia dan Eropa. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dukung Regenerasi Petani Sawit PIR di Banten, BPDPKS Berkolaborasi dengan Aspekpir
Redaktur & Reporter : Kennorton Girsang