jpnn.com, JAKARTA - Salah satu dosen Teknologi Agroindustri Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Adrinoviarini meyakini Indonesia bisa menjadi negara berdaulat pangan.
Menurut dia, hal ini bukan sekadar isapan jempol karena melihat peluang pertanian Indonesia yang sangat besar. Ditambah lagi upaya keras dari pemerintah untuk mewujudkannya.
BACA JUGA: Gus Aiz: NU Menjalankan Politik Kebangsaan
BACA JUGA: Potret Ayu Alamanda, Paskibraka Cantik yang Pimpin Upacara di Istana
“Semua pihak bersinergi dalam menjaga persoalan pangan ini, cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang berdaulat secara pangan melalui produksi lokal untuk pemenuhan hak atas pangan yang berkualitas gizi baik sesuai budaya, diproduksi dengan sistem pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (16/8).
BACA JUGA: Lebarkan Sayap, NU Bidik Pos Kementerian Ekonomi
Adrinoviarini menerangkan, sekarang ini kondisi pertanian di Indonesia kian membaik, terutama lahan petani yang terus terhindar dari kebakaran hutan. Menurut Adri apabila hal ini terus dijaga maka pengolahan kawasan pertanian terus mengalami penyuburan.
Adrinoviarini mengatakan, rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan per provinsi di Indonesia yang diterbitkan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018.
BACA JUGA: 5 Komitmen Muhammadiyah, NU, FPI dan Sejumlah Ormas di DKI Jakarta Demi NKRI
BACA JUGA: PS Tira Persikabo vs Bali United: Aksi Unik Suporter Tuan Rumah Curi Perhatian
Keyakinannya itu juga didasari dari Pemerintahan Jokowi yang gencar memperhatikan dunia pertanian seperti mengajak para petani untuk kembali mengolah kawasan pertanian tanpa membakar dan berbagai bantuan alat pertanian dan mekanisasi yang digulirkan oleh Kementerian Pertanian.
“Semua pihak menginginkan praktik-praktik kebakaran lahan karena pembukaan lahan tersebut tidak dilakukan lagi. Selama ini masih banyak pembukaan lahan yang dilakukan dengan cara membakar hutan, cara ini memberikan dampak pada sustainable development dari beberapa kriteria yaitu social inclusion (aspek sosial), economic growth (pertumbuhan ekonomi) dan, terutama pada environmental protection (aspek lingkungan),” tandas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ulama NU Tolak Ijtima Ulama Jilid III
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan