"Golkar sejak awal sudah menyatakan sikapnya untuk memberikan dukungan kepada pemerintah
BACA JUGA: Tifatul: Pantun Hilangkan Stres
Itu diwujudkan dengan adanya kontrak politik antara presiden terpilih dengan piminan partai dalam hal ini adalah Ketua Umum Partai GolkarTurut mendampingi Akbar dalam kesempatan itu antara lain Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, serta sejumlah anggota fraksi Partai Golkar seperti Azis Syamsudin, Firman Subagyo dan Nurul Arifin.
Akbar menegaskan, tidak ada sedikitpun keinginan dari Partai Golkar untuk menggalang pemakzulan terhadap Presiden atau Wapres
BACA JUGA: Kejagung Tunggu Rekomendasi Pansus
"Tidak ada sedikitpun pretensi dari Partai Golkar khususnya fraksi yang mengarah kepada pemakzulan Presiden atau WapresBACA JUGA: Tifatul Sembiring Bantah Lecehkan Wartawan
Hukumlah nanti yang akan menyelesaikan," sambungnyaHanya saja mantan Ketua DPR RI itu, mengingatan, Fraksi Golkar di DPR akan konsisten menjalankan peran kontrol terhadap pemerintah melalui kadernya di DPR, termasuk dalam kasus Bank centuryAkbar menyebutkan, kewenangan yang dimiliki DPR adalah fungsi pengawasan, penyusunan angaran dan pembuatan unang-undang"Dalam fungsi pengawasan itu juga melekat beberapa hal, ada interpelasi, hak menyatakan pendapat dan hak angket," tandas Akbar.
Khusus tentang Panitia Khusus (Pansus) Angket Kasus Bank Century, Akbar menilai hal itu sudah menjadi kesepakatan semua fraksi di DPR"Temuan-temuan di Pansus itu yang kemudian menjadi dasar bagi partai Golkar untuk menyampaikan pendapat dan pandangannya serta saran-sarannya dan bahkan kesimpulannya, dan yang terakhir rekomendasinyaSaya kira itu wajar saja, tetapi itu tidak mengurangi komitmen Golkar untuk terus bersamasama memberikan dukungan kepada pemerintahan SBY," bebernya.
Dalam kesempatan itu Akbar juga meyakini sikap fraksi Partai Golkar dalam kasus Bank Century yang berbeda jauh dengan Fraksi Partai Demokrat tidak akan berujung pada reshuffle kabinet, terutama pencopoan kader Golkar dari kursi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II
Akbar menyampaikan keyakinannya tersebut saat menemui anggota fraksi partai Golkar di Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, kemarinMenurut Akbar, persoalan reshuffle merupakan hak Presiden, “Reshuffle itu memang haknya presidenTetapi saya tidak yakin akan terjadi perubahan itu (reshuffle)," ucapnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tatib Pemakzulan Presiden dan Wapres Segera Disahkan
Redaktur : Antoni