JAKARTA – Mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar Akbar Tanjung memilih mengambil posisi mendukung Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum, yang sedang dibelit tudingan terlibat sejumlah kasus korupsi dan politik uangSenior Anas di HMI itu menganggap tidak tepat dorongan pelengseran hanya karena ”nyanyian” seorang M
BACA JUGA: SBY Bisa Selamat Hingga 2014
Nazaruddin”Saya rasa itu tidak bisa dijadikan sebagai ukuran,” ujar Akbar Tanjung, di sela acara diskusi di kantor Akbar Tanjung Institute, Jakarta, kemarin (22/7)
BACA JUGA: Hatta Turun Tangan, Tengahi Konflik Garuda
Apalagi, lanjut Akbar, hingga berujung pada pelengseran Anas sebagai ketua umum lewat kongres luar biasa (KLB)Meski demikian, Akbar memahami kalau ada beberapa pihak yang kemudian berusaha memanfaatkan situasi terkini
BACA JUGA: MA Perberat Hukuman Gayus jadi 12 Tahun Penjara
Menurut dia, hal seperti itu adalah sesuatu yang lazim terjadi dalam dunia politik”Ini adalah bagian upaya pembunuhan karakter, tapi sebaiknya kita serahkan saja semua ke proses hukum, kalau benar terbukti terima uang biar proses hukum yang selesaikan,” tandas mantan ketua DPR tersebutLebih lanjut, dia justru menyindir Demokrat yang terkesan tak serius menuntaskan persoalan seputar mantan bendahara umumnya MNazaruddin di internal partaiDi luar proses hukum yang berjalan, Demorat belum melakukan langkah signifikan untuk menguji kebenaran ”nyanyian” Nazaruddin
Akbar menyarankan, agar Demokrat membentuk tim khusus”Kalau partai (Demokrat) tak mencoba mengetahui, apa yang diungkap Nazaruddin, bisa memunculkan banyak rumor ke depanDan ini tidak baik,” tandasnya
Dia berharap, kasus yang kini dihadapi yuniornya bisa segera tuntasKepada Anas, dia juga menyarankan agar menjalin komunikasi dengan Korps Alumni HMI (KAHMI). Sebab, Anas juga termasuk salah satu presidium KAHMI hasil kongres 2009 lalu”Kalau terus berkembang jadi bahan pembicaraan, ada bagusnya bertemu dengan KAHMI, tentu untuk menjelaskan duduk persoalannya,” pungkasnya.
Sementara itu, politisi Partai Golkar Nudirman Munir memiliki pandangan tersendiri atas kasus wisma atlet Sea Games yang dihembuskan mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad NazaruddinTerlepas belum terbuktinya kebenaran atau kebohongan keterangan Nazaruddin, yang bersangkutan harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai seorang whistleblower atau pengungkap kasus”Belum tentu apa yang dia katakan benar, tapi belum tentu juga apa yang dia katakan salah,” ujar Nudirman di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (27/7).
Menurut Nudirman, posisi Nazaruddin saat ini mirip dengan yang menimpa terdakwa mafia pajak Gayus TambunanKeduanya sama-sama memiliki data mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam kasus yang mereka alamiKarena itu, keduanya perlu mendapatkan perlindungan atas fakta-fakta yang akan mereka sampaikan ”Saya terus terang simpatiMereka harus diprotect (dilindungi, red), dari merekalah kita bisa membuka sesuatu,” ujar anggota Komisi III DPR itu.
Baik Nazaruddin maupun Gayus, lanjut Nudirman, bisa mengungkap data dan fakta terkait dugaan mafia korupsiNah, yang terpenting dalam hal ini adalah cara pembuktiannya”Keduanya harus terlebih dahulu dilindungi sebagai saksi,” jelas Nudirman.
Kendala saat ini, keduanya tidak bisa mendapatkan perlindungan karena status yang dikenakan terhadap merekaLPSK hanya bisa melindungi seseorang berstatus saksi, sementara Nazaruddin sudah berstatus tersangkaNudirman mendorong agar segera dilakukan revisi atas Undang Undang LPSK nomor 13/2006”UU LPSK juga harus bisa melindungi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana,” ujarnya(dyn/bay)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gratis, Pembuatan e-KTP Hanya 2 Menit 11 Detik
Redaktur : Tim Redaksi