JAKARTA - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono diyakini tetap bisa selamat hingga penghujung periode kepemimpinan, pada 2014Kekecewaan yang muncul di sejumlah lapisan masyarakat diperkirakan tidak akan sampai berujung pada penurunan pemerintahan di tengah jalan
BACA JUGA: Hatta Turun Tangan, Tengahi Konflik Garuda
”Bahwa sebagian masyarakat kecewa, iya, itu tidak bisa dinafikkan,” ujar pengamat politik M
BACA JUGA: MA Perberat Hukuman Gayus jadi 12 Tahun Penjara
Tapi, lanjut dia, kekecewaan yang muncul masih bersifat sporadis dan terpecah-pecah.Ketiadaan tokoh atau ikon yang memotori gerakan masyarakat secara massif saat ini, menurut dia, juga menjadi faktor penentu
BACA JUGA: Gratis, Pembuatan e-KTP Hanya 2 Menit 11 Detik
Lebih lanjut, kata Alfan Alfian, kekecewaan yang muncul di publik saat ini mayoritas berasal dari kelompok masyarakat menengah yang melek informasiPadahal kenyataannya, menurut dia, sebagian masyarakat Indonesia justru masih dalam kondisi sebaliknya”Persoalan strukutur APBN, keberpihakan pemerintah dalam postur anggaran, atau semacamnya itu kan juga tidak banyak yang bisa memahaminya secara utuh,” tandasnya
Di tempat yang sama, pengamat ekonomi politik Indef Didik JRachbini memaparkan, persoalan politik anggaran pemerintah yang banyak mengundang kritik sejumlah kalangan dewasa ini, sesungguhnya lebih banyak karena tidak adanya kepemimpinan yang obyektif untuk membuat anggaran menjadi sehat”Politik anggaran dan pasar politik di parlemen masih seperti pasar loak,” kritik Didik, yang juga hadir sebagai salah satu pembicara
Menurut dia, politik anggaran masih belum didasari oleh kontrak strategisMelainkan, lebih dilandasi oleh semangat transaksi politik jangka pendek untuk barang tidak bermutu”Banyak hal-hal penting yang justru diabaikan oleh pemerintah, termasuk DPR juga ikut berkontribusi,” tandasnya
Didik memaparkan, untuk APBN 2011 yang digodok pemerintah dan DPR, beban belanja untuk pusat masih cukup besarBesarnya hingga mencapai Rp 830 triliunPadahal, secara struktur, belanja pemerintah pusat ini sudah terikat dengan banyak kementrian dan lembagaBerupa, anggaran rutin, subsidi, dan pembayaran utang
Jumlah pos-pos anggaran tersebut, menurut Didik, sangat besar dan beratDampaknya, pemerintah sendiri tidak punya cukup kemampuan membangun infrastruktur”Intinya, semua masalah ini karena ketiadaan kepemimpinan dalam politik APBN, APB dilempar ke pasar bebas politik, sehingga yang tercipta Cuma pasar loak di parlemen,” pungkasnya(dyn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mabes Hati-hati Tangani Kasus Pembunuhan Istri Perwira Polda Kepri
Redaktur : Tim Redaksi