jpnn.com - JAKARTA - Sekitar 15 ribu orang perwakilan dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam Komite Nasional Revisi Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), akan melakukan aksi damai di kompleks DPR pada Kamis (15/12) pagi.
Massa yang terdiri dari pegawai pemerintah bersatus Tidak Tetap, tenaga honorer, pegawai tetap Non-PNS dan pegawai kontrak di Pemerintahan ini menuntut agar sidang paripurna DPR terakhir tahun 2016, mengesahkan revisi UU ASN sebagai usul inisiatif DPR.
BACA JUGA: Suap Eks Gubernur Riau, Edison Marudut Dituntut Empat Tahun Bui
"Kami akan melakukan aksi jam delapan pagi sampai ada keputusan DPR di paripurna. Jumlah massa 15.000 perwakilan dari seluruh Indonesia," kata jurubicara Presidium Komite Nasional Revisi UU ASN, Mariani, kepada JPNN.com, Rabu (14/12) malam.(fat/jpnn)
Berikut Rekomendasi dan Tuntutan Aksi Damai 1512:
BACA JUGA: BNPT Sosialisasi SOP Penanganan Aksiterorisme di Sekolah Internasional
1. Mendukung DPR RI untuk segera mengesahkan perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai inisiatif DPR.
2. Mendukung Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Surat Presiden (Surpres) untuk pembahasan Revisi UU ASN antara pemerintah
dengan DPR RI
BACA JUGA: Pengadilan Menghukum Elite PKS Rp 30 Miliar, Fahri: Kembalikan Hak Saya
3. Mendukung #SahkanRevisiUUASN yang berkeadilan bagi pegawai
pemerintah berstatus tidak tetap, honorer, kontrak dan pegawai tetap
non PNS.
Jakarta, 14 November 2016
Presidium Komite Nasional Revisi UU ASN
Komite Nasional Revisi UU ASN terdiri dari
1. Forum Bidan Pegawai Tidak Tetap Indonesia
2. Pager Nusantara (Paguyuban Honorer Nusantara)
3. Forum Komunikasi Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh
Pertanian (FKTHLTBPP)
4. Presidium Perjuangan Ikatan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
Indonesia (Presidium Perjuangan ITBBPPI)
5. Forum Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Pengamat Nama Penyakit Nusantara (FK THL TB POPT
PHP)
6. Forum Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Pengendali Organisme
Pengganggu Tumbuhan Pengamat Nama Penyakit Nasional ( FK THL TB POPT
PHP)
7. Forum Komunikasi Pemdamping Perkebunan Indonesia (FKP2I
8. Forum Komunikasi Penyuluh Perikanan Bantu Indonesi (FKPPBI)
9. Forum Tenaga Inseminator Indonesia(FTII)
10. Forum Komunikasi Bantuan POLISI Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN)
11. Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia (FOPPSI)
12. Forum Komunikasi Penyelia Mitra Tani Nasional ( FK PMT Nasional)
13. Forum Komunikasi Pondok Kesehatan Desa (FORKOM PONKESDES) Jatim
14. Forum Penyuluh Komunikasi Petugas Lapangan Gerakan Rehabilitasi
Lahan Dan Hutan ( FKPLG Indonesia)
15. Forum Pengamanan Dalam (FPAMDAL)
BACA ARTIKEL LAINNYA... OTT Terbaru KPK Terkait Proyek Pengadaan di Bakamla
Redaktur : Tim Redaksi