"Ini tahun ketiga kami melaksanaan penilaian akuntabilitas kinerja di 80 kabupaten/kota plus 33 provinsi," kata Deputi Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian PAN&RB Heriyana Sutisna yang dihubungi JPNN, Rabu (5/1).
Penetapan 80 kabupaten/kota itu, menurut Herri, diambil dari daerah terbaik di masing-masing provinsi
BACA JUGA: Mantan Ketua Golkar Jabar jadi Tersangka Korupsi
Kriteria terbaik itu dilihat dari laporan akuntabilitas kinerjanya, mulai dari penyusunan RPJM dan pengelolaan anggaranBACA JUGA: Bela Yusril, Kwik Sudutkan Operator Sisminbakum
Memang anggarannya banyak terserap, tapi outcome tidak ada," ujarnya.Penilaian akuntabilitas kinerja instansi dititikberatkan pada bagaimana administrasi pemerintahannya, pengelolaan keuangan, dan hasil penggunaan anggarannya apa sesuai dengan keinginan rakyat
"Ini bukan zamannya lagi berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tapi yang harus dipikirkan apakah hasilnya sesuai tidak dengan harapan masyarakat," tegas Herri.
Dia menyebutkan, dari tahun ke tahun akuntabilitas kinerja instansi pusat dan daerah makin baik
BACA JUGA: Denny Dicurigai Karena Unggah Foto Sony
Saat ini 58 persen instansi pusat, akuntabilitas kinerjanya sudah baikSedangkan daerah baru 40 persen yang baik.(esy/jpnn)BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Tak Bisa Paksakan Pemeriksaan Dirwan
Redaktur : Tim Redaksi