jpnn.com, JAKARTA - Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) mendesak pemerintah membongkar kartel impor bawang putih.
Menurut anggota Dewan Pertimbangan Almisbat Syaiful Bahari, kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menggeber pembangunan dari desa merupakan pilihan yang tepat.
BACA JUGA: Harga Telur Meroket, Ini Saran Almisbat untuk Pemerintah
Namun, kebijakan itu harus didukung regulasi yang tepat agar kemandirian ekonomi bisa terwujud.
“Bukan sebaliknya dengan produk regulasi dan program pertanian yang menghambat dan bertentangan dengan semangat reformasi ekonomi yang semakin kompetitif di era global,” kata Syaiful, Rabu (25/7).
BACA JUGA: Kasus Impor Bawang: Ini Alasan Polisi Belum Tahan Bos PT CGM
Mantan wakil direktur Bina Desa itu menambahkan, regulasi yang membatasi sektor perdagangan justru menciptakan korupsi, nepotisme, dan monopoli baru.
Sebab, pemegang izin impor atas komoditas yang jumlahnya terbatas di pasaran mempunyai kekuatan mengontrol harga.
BACA JUGA: Cianjur Siap Jadi Penyangga Benih Bawang Putih di Jawa Barat
Dia mencontohkan kebijakan yang mewajibkan pemegang izin impor menanam bawang putih sebanyak lima persen dari total impor yang disetujui untuk mengejar swasembada.
Menurut Syaiful, kebijakan itu sulit diwujudkan karena keterbatasan lahan, faktor iklim, dan ketersediaan bibit unggul.
Syaiful menjelaskan, bawang putih harus ditanam di lahan dengan ketinggian 700-1.200 meter di atas permukaan laut.
“Di Indonesia lahan dengan ketinggian tersebut sangat terbatas. Kalaupun ada, akan menyingkirkan komoditas hortikultura yang lain seperti kentang, wortel, dan sayur-sayuran,” ujar Syaiful.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Perkumpulan Pengusaha Bawang Nusantara (PPBN) Antonius Iwan Dwi Laksono mengatakan, pemerintah seharusnya harus lebih pro terhadap pengusaha bawang putih.
Sebab, pelaku usaha juga dapat mendongkrak perekonomian nasional, khususnya di sektor rill.
"Kami disuruh menanam, baru bisa impor. Padahal, kita sama-sama bisa lihat di Indonesia lahan yang bisa digunakan sudah alih fungsi semua," kata Iwan. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indikasi Korupsi Penyelewengan Benih Bawang Harus Diusut
Redaktur : Tim Redaksi