BACA JUGA: RI-AS Sepakat Kurangi Konsumsi Listrik Industri
Karena katanya, justru saat ini di APBN dan APBN-P 2010, alokasi belanja untuk daerah sudah mencapai 61,54 persen dibandingkan dengan alokasi belanja untuk pusat.Kepada wartawan, Selasa (25/5), di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Anny menjelaskan bahwa dalam APBN 2010, pendapatan dan hibah negara mencapai Rp 992,4 triliun
BACA JUGA: Meski Dikritisi, Asumsi Makro APBN 2011 Disetujui
Dari alokasi belanja negara tersebut katanya, belanja untuk pemerintah pusat memang tercatat mencapai Rp 781,5 triliun, sedangkan alokasi belanja untuk daerah adalah Rp 344,5 triliun.Namun dijelaskannya, belanja pemerintah pusat itu sendiri terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebanyak Rp 366,2 triliun, serta non-belanja K/L sebesar Rp 415,3 triliun
BACA JUGA: APBN Indonesia Sehat Hadapi Krisis Eropa
Yang termasuk dalam jajaran K/L besar ini, seperti disebutkannya, misalnya adalah Kementerian Pendidikan, PU, Kementerian Pertahanan, ESDM dan lain sebagainyaSementara sisa 15 persen lainnya dialokasikan untuk belanja lain."Di setiap K/L ini, penggunaan alokasinya juga sangat bergantung pada tanggungjawab sesuai UU, yakni 20 persen untuk pendidikanArtinya, kalau ada perubahan anggaran, maka K/L bertanggungjawab menyisihkan alokasinya dan itu semua tentu di daerah hampir Rp 1,25 triliunJadi, komposisi transfer ke daerah yang sebenarnya bukan hanya yang Rp 344,5 triliun, melainkan juga tambahan dari program K/L yang nilainya menjadi Rp 693 triliun, atau 61,54 persen dari APBN," jelas Anny.
Angka ini, kata Anny lagi kemudian, bukan semata dari hitung-hitungan alokasi wajib dan tambahan, melainkan juga tambahan dari berbagai program pemerintah pusat, seperti PNPM, dana BOS, subsidi listrik dan BBM"Itu semua memang kegiatan di K/LTapi kan sasarannya juga di daerah-daerahArtinya, alokasi dengan pusat sebenarnya sudah sesuai dengan azas desentralisasi daerahInilah yang kita harapkan jangan sampai terjadi SILPA," jelasnya.
Sementara, Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Mardiasmo, menambahkan bahwa dalam postur APBN-P 2010, akan ada lagi tambahan dana transfer pusat ke daerah sebesar Rp 22 triliunSebagian besar di antaranya disebutkan dialokasikan untuk infrastruktur dan pendidikan, yang mencapai Rp 5,5 triliun"Selain itu, juga ada tambahan dari DBH Migas, karena terjadi perubahan lifting minyak sebesar Rp 4,1 triliunDan nilai ini pasti akan bertambah setiap tahunnya, dengan semakin baiknya perekonomian kita," katanya pula.
Menkeu Agus Martowardojo sendiri mengatakan bahwa informasi yang benar perihal alokasi transfer pusat ke daerah ini, haruslah diterima oleh masyarakat dengan benarSehingga masyarakat khususnya di daerah, tidak lagi menilai bahwa uang negara lebih banyak digunakan pemerintah pusat, khususnya di Jakarta"Coba diperhatikan dengan seksamaJika penerimaan negara, andaikan saja Rp 1.000 triliun dan pengeluaran belanja negara Rp 1.200 triliun, maka kita mengalami defisit sekitar Rp 200 triliunNegara pun harus bisa mengatur sedemikian baik, karena dari Rp 1.000 triliun tadi, Rp 300 triliun habis hanya untuk bayar utang, bayar bunga dan subsidiSebanyak 20 persen atau sekitar Rp 200 triliun untuk pendidikan, dan sisanya untuk belanja pegawai dan lain-lainInilah yang akan kita atur lagi, dan harus dibuat sefektif mungkin untuk kesejahteraan masyarakat," jelasnya.
Diungkapkan pula oleh Menkeu, saat ini APBN-P 2010 juga sudah final dan sudah bisa dipergunakanMakanya pihaknya mengharapkan kepada K/L dan pemerintah daerah untuk tidak lagi menunda penggunaan anggaranMalah diharapkan, penyerapan anggaran dapat lebih baik, serta efektif untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Sekarang realisasi penyerapan anggaran per 14 Mei, untuk belanja pusat sudah 24 persen, dan untuk penyerapan anggaran daerah sudah 33 persenSaya yakin angka ini akan terus meningkat," katanya"Anggaran sekarang sudah banyak ke daerahYang di pusat ini hanya sisanya, dan tidak banyakYang penting semuanya harus digunakan secara optimal," tegas Menkeu lagi(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkeu Optimis Ekonomi Negara Membaik
Redaktur : Tim Redaksi