jpnn.com - JAKARTA - Riuhnya wacana reshuffle di Kabinet Kerja tidak banyak mendapat tanggapan pihak Istana Negara. Deputi IV bidang komunikasi politik staf kepresidenan, Eko Sulistyo mengungkapkan perombakan kabinet adalah hak prerogatif Presiden Joko Widodo. Karenanya, publik diminta menghormati hak presiden dalam mengambil keputusan tersebut.
"Biarkan presiden yang berpikir. Biarkan presiden yang menggunakan hak prerogatifnya," ujar Eko di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/5) malam.
BACA JUGA: Wapres Sesalkan Beasiswa Australia untuk WNI Pakai Nama Duo Bali Nine
Hampir 6 bulan ini, kata Eko, presiden sudah mengamati kinerja setiap menteri di Kabinet Kerja. Termasuk memantau sejumlah menteri yang dinilainya akan digantikan. Ditanya kemungkinan menteri-menteri yang dimaksud dari bidang ekonomi, Eko enggan menjawabnya.
"Itu kembali lagi ke presiden. Tapi masyarakat akan melihat kan. Akan dikaitkan pula dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini ada. Saya kira itu," imbuh Eko.
BACA JUGA: Tim Mabes Polri Bekuk Pamen Polisi Penerima Suap Bandar Narkoba
Soal waktu reshuffle, Eko mengaku belum mengetahuinya. Ia yakin presiden akan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan perombakan kabinet.
"Itu kan tentatif sekali. Kalau dibilang dalam waktu dekat, bisa seminggu, sebulan, iya kan. Itu yang saya sampaikan. Pokoknya reshuffle itu hak prerogatif presiden," tegas Eko. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Saksi Ahli: MP Punya Wewenang Selesaikan Konflik Golkar
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Penyebab Mayoritas DOB Gagal
Redaktur : Tim Redaksi