BACA JUGA: Tipikor Masih Lebih Baik Dibanding Pengadilan Umum
"Saatnya Papua diselesaikan cara Papua setelah pelumpuhan UU Otsus oleh Jakarta
BACA JUGA: Senin, Audit Angpao Freeport Rampung
Bukan saja sukses membangun mitos dan akhirnya menjebak kita semua dalam lubang gelap separatisme," kata Tjahyo di Jakarta, Jumat (11/11).Anggota Komisi I DPR RI itu menegaskan keamanan yang secara material dilaksanakan selama ini menyebabkan konflik makin intensif
BACA JUGA: Kejaksaan Kembali Tahan Dua Rekanan BPOM
Ditambahkan, kondisi itu berdampak pada rendahnya akuntabilitas isu governance di Papua seperti kemiskinan, korupsi, kesehatan, Indeks Pembangunan Manusia di propinsi terkaya sumber daya alam (SDA) di Indonesia ini"Yang akhirnya kemudian memunculkan konflik baru," ungkap Tjahyo.
Tjahyo Kumolo juga menyinggung pengelolaan Freeport yang tidak transparan, tidak akuntabel, gratifikasi tidak memberikan keadilan pada perekonomian RITerlebih lagi pada penduduk asli Papua.
"Pemerintah perlu merespon isu-isu tersebut, termasuk dalam aspek tenaga kerjaPemberian previledges khusus ke Freeport Indonesia sejak zaman orde baru, faktanya menjadi penyumbang konflik secara serius di Papua," katanya.
"Kita tidak bisa memertahankan mindset lama untuk penyelesaian PapuaPerlu pendekatan komprehensif yang berkeadilan bagi rakyat Papua," ungkap Tjahyo
PDI Perjuangan mendukung tuntutan masyarakat meminta dialog sebagai mekanisme penyelesaian politikArtinya, kata dia, pendekatan keamanan harus dihentikan dan segera dimulai dengan menarik pasukan TNI.
"Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) harus memimpin langsung pelaksanaan dialog atau musyawarah dengan masyarakat PapuaBerkunjunglah ke Papua, berikan tindakan konkrit berupa dukungan bagi Dialog Jakarta-Papua," kata Tjahyo.
Tjahyo Kumolo menyatakan PDI Perjuangan akan mendukung penuh jika SBY turun langsung ke Papua"Karena itulah yang diamanatkan oleh sila 4 (dalam Pancasila) yang sekaligus merupakan aspirasi masyarakat Papua," katanya(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Rieke: Tidak Masuk Akal Pemerintah tak Punya Dana
Redaktur : Tim Redaksi