Anak Buah Megawati Minta Para Pembantu SBY Diperiksa Soal TPF

Rabu, 26 Oktober 2016 – 19:46 WIB
Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan. Foto: dok jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan menyatakan para pembantu Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus dipanggil terkait hilangnya dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

"Para pembantu Presiden SBY ini harus dipanggil, mensesneg, kapolri atau siapa saat era SBY," tegas Trimedya di kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (26/10).

BACA JUGA: Bang Masinton Curiga Dokumen TPF Munir Sengaja Disembunyikan

Wakil Ketua Komisi III DPR itu merasa ada yang ganjil dengan ketiadaan dokumen TPF tersebut. 

Apalagi bekas Menseneg Susi Silalahi juga mengakui jika dokomen itu memang hilang.

BACA JUGA: Panitera MK Tak Ditanya Soal Suap Sengketa Pilkada Buton

"Di RT saja arsip-arsip pasti disusun lebih bagus, masa negara bisa kehilangan arsip. Ini sesuatu agak janggal. Apalagi secara terbuka Pak Sudi mengakui arsipnya hilang, ini keteledoran," tegasnya.

Trimedya juga meminta Kejaksaan Agung jangan terpaku dengan dokumen asli, karena Ia meyakini para anggota TPF memiliki berkas yang aslinya.

BACA JUGA: Polri-BPOM Jalin MoU Pengawasan Obat Palsu

"Dokumen itu bisa menjadi kebijakan penyelesaain pelanggaran HAM, dan juga dalam ketentuannya tidak ada bertindak atas dokumen asli," jelasnya.

Pemerintahan Presiden Joko Widodo menurutnya juga bisa bertindak berdasarkan dokumen TPF, meski yang ada baru sebatas copy-nya. 

Di sisi lain, masalah ini juga tidak boleh ditumpukan pada pemerintah sekarang. 

Sebab, Jokowi sifatnya melanjutkan pekerjaan SBY yang tak tuntas.

"Presiden Jokowi ini kan melanjtukan pekerjaan yang ditunda Pak SBY. Jadi harus ditindaklanjuti. Seharusnya Pak SBY mengeluarkan statemen, mohon maaf saya tidak bisa menuntaskan atau sudah apa yang dituntaskan atau yang belum dituntaskan," ujarnya.

Dengan begitu, tambahnya, masyarakat bisa tahu sudah sejauh mana Presiden SBY saat itu mengerjakan masalah ini. 

Sehingga tidak ada kesan melimpahkan persoalan sepenuhnya pada Presiden Jokowi.(fat/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Demokrat: Cari Dulu di Istana, Jangan Bikin Gaduh


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler