jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai NasDem di DPR, Syarif Abdullah Alkadrie meminta semua pihak tidak memaksa Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang memberikan hak imunitas kepada pimpinan dan pegawai KPK.
Menurut Abdullah, pemberian hak imunitas terhadap para Komisioner KPK itu tidak pas.
BACA JUGA: KPK Buka Kemungkinan Panggil Paksa Saksi Kasus Budi Gunawan
"Jangan terlalu dipaksa-paksa supaya Presiden mengeluarkan aturan tentang hak imunitas. Saya kira pemberian hak imunitas itu tidak pas," kata Abdullah saat dihubungi JPNN, Selasa (27/1).
Dia menegaskan, semua Warga Negara Indonesia itu sama di hadapan hukum. Tidak ada yang harus diistimewakan. Sehingga jika KPK diberikan hak imunitas, bukan tak mungkin lembaga tinggi negara, polisi, kejaksaan, dan lainnya juga meminta.
BACA JUGA: Sarankan KPK Tak Cengeng Minta Imunitas
"Kita ini menganut asas equality before the law," tegas Anggota DPR dapil Kalbar itu.
Dia melihat, persoalan hukum yang dihadapi Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto tidak serta merta membuat Presiden Jokowi harus mengeluarkan hak imunitas. Kalau penetapan BW sebagai tersangka tidak sesuai, maka bisa menempuh mekanisme yang diatur seperti praperadilan.
BACA JUGA: Perintah Plt Kapolri Belum Mempan, Saksi Kasus BG Mangkir Dipanggil KPK
"Kan itu bisa ditempuh lewat jalur praperadilan. Jangan sampai gara-gara ini lalu kemudian minta presiden mengeluarkan hak imunitas," ujar anak buah Ketum NasDem Suyo Paloh itu.
Apalagi, lanjut dia, yang saat ini dijeratkan kepada BW itu merupakan dugaan perbuatan yang dilakukan ketika belum menjadi Komisioner KPK.
"Jadi, kalau tidak puas bisa ke jalur praperadilan," tegasnya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Desmon: Kita Cukup Sabar, Belum Interpelasi Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi