jpnn.com - BANJARMASIN - Anggota DPRD Provinsi Kalsel akhirnya mengeluarkan sikap terhadap aksi penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia kepada pejabat-pejabat negara Indonesia. Pernyataan sikap tersebut dibacakan Ketua DPRD Kalsel di hadapan seluruh anggota dewan yang berhadir pada rapat paripurna di gedung DPRD Provinsi Kalsel, Selasa (26/11) pagi.
"Tindakan penyadapan ini adalah tindakan seolah-olah Indonesia musuh," ucap Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Nasib Alamsyah.
BACA JUGA: Satpol PP Belum Tahu, Tidak Bisa Bertindak
Menurutnya, sebagai negara sahabat, seharusnya pemerintah Australia tidak melakukan tindakan di luar batas kepatutan. Tindakan yang dilakukan pemerintah Australia ini adalah perbuatan yang arogan dan menganggap Indonesia bukan negara yang harus dihormati.
Adapun pernyataan sikap dewan sebagai berikut, mengutuk keras tindakan penyadapan oleh pemerintah Australia, mendukung pemanggilan pulang duta besar Indonesia untuk Australia, mendukung penuh langkah-langkah atau sikap yang diambil pemerintah untuk meninjau kembali semua kerjasama dengan Australia. Terakhir, mengambil langkah yang lebih tegas apabila Perdana Menteri Tony Abbot bila tidak meminta maaf.
BACA JUGA: Layanan Full Rp 250 Ribu, Threesome Tambah Rp 150 Ribu
"Memang akan timbul berbagai permasalahan, tapi kehormatan bangsa jauh lebih berharga," ucapnya dengan disambut teriakan merdeka, merdeka dari sebagian anggota dewan.
Bahkan kalau perlu, kata Nasib, sebagai bentuk aksi protes terhadap penyadapan yang dilakukan pemerintah Australia, para investor yang berasal dari Australia yang bekerja di sektor tambang dan perkebunan sawit di Kalsel akan dihentikan kegiatannya.
BACA JUGA: Panti Pijat Kian Menjamur di Sekitar Terminal Bungurasih
"Kami tidak mengusir mereka (investor Australia), tapi kami ingin kegiatan usahanya dihentikan sampai ada pernyataan sikap yang jelas dari pemerintah Australia," tegasnya. (hni)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cuaca Ekstrem, Turis Diminta Waspada
Redaktur : Tim Redaksi