jpnn.com - JAKARTA - Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bentukan DPRD DKI hari ini melaporkan sejumlah temuan mereka ke KPK. Ada enam kegiatan dalam APBD DKI Jakarta 2014 yang dilaporkan karena diduga menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.
Namun anehnya dugaan korupsi pengadaan UPS tidak masuk dalam temuan yang mereka laporkan ke KPK. Padahal, kegiatan tersebut juga ditandai BPK sebagai salah satu yang bermasalah di dalam APBD 2014.
BACA JUGA: GP Ansor Gelar Salat Minta Hujan Demi Atasi Bencana Asap
Saat ditanya mengenai hal tersebut, rombongan Pansus yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana alias Haji Lulung dan M Taufik ini kompak berkilah. Menurut mereka, perkara UPS tidak perlu disentuh lagi lantaran sudah masuk ke ranah hukum.
"UPS kan sudah proses hukum bagaimana mau dipansusin?," kata Taufik kepada wartawan di KPK, Jumat (30/10).
BACA JUGA: Ahok: Sejak Kapan DPRD Bekasi Boleh Panggil Gubernur Wilayah Lain?
Korupsi pengadaan UPS memang sudah ditangani aparat penegak hukum. Bahkan salah satu dari dua orang tersangka dalam perkara ini sudah mulai disidang di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Meski begitu belum semua pihak yang diduga terlibat digarap penegak hukum. Salah satunya, anggota DPRD DKI Fahmi Hasibuan yang dalam persidangan disebut-sebut turut kecipratan uang haram hasil rasuah pengadaan UPS.
BACA JUGA: Lulung Cs Serahkan Temuan Kasus Sumber Waras ke KPK
Para anggota Pansus pun kembali memberi jawaban kompak saat ditanya mengenai hal tersebut. Menurut mereka, dugaan keterlibatan Fahmi sudah masuk ke ranah pengadilan untuk membuktikan.
"Urusan pengadilan nanti manggil siapa-siapa yang disebut," ujar Lulung. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Usul Ahok Soal Halte Bus Transjakarta
Redaktur : Tim Redaksi