Anggap Bailout Bukan Dosa Besar

JAKARTA- Menteri Keuangan DR Sri Mulyani Indrawati bersikeras bahwa kebijakan menalangi (bailout) Bank Century senilai Rp6,7 triliun sudah sesuai ketentuan Undang-undangSelain itu, bailout tersebut juga mampu menyelamatkan bangsa Indonesia dari krisis perekonomian

BACA JUGA: Nikah Siri, Polisi Disel 7 Hari

Kalaupun ada kesalahan, Sri Mulyani menganggap bukan sebuah dosa yang besar.

"Tugas kepala KSSK adalah mencegah krisis dan (saat itu) saya bertanggung jawab mencegah krisisKalau ada pelanggaran kami akan pelajari, peraturannya apa

BACA JUGA: Hari Ini Bupati Cilacap Divonis

Sehingga kita bisa menata konsekwensinya bagaimana," kata Sri pada wartawan, Rabu (24/2) di kantor Kementrian Keuangan menangapi pandangan akhir Pansus Century yang menyebut dirinya dan mantan Gubernur BI, Boediono bertanggung jawab dalam skandal Bank Century tersebut

Sri Mulyani juga bersikukuh semua hal terkait proses keluarnya dana Bailout sudah dilaporkan ke Pansus

BACA JUGA: Hanura Dorong Boediono Dibawa ke MK

Pengelolaan hingga keluarnya dana tersebut juga sudah dikelola sesuai dengan undang-undang untuk menghindari terjadinya kepanikan masyarakat akibat krisisPenanganan Bank Century pun diibaratkan Sri Mulyani seperti mengendarai sebuah mobil disaat hujan deras dan jalan berbatu.

"Saya berhasil mengendarai melewati krisisPaling tidak masyarakat tidak merasakan kepanikanBank bisa berbisnis dan berjalan dengan baikKredit tidak akan jalan kalau situasi krisisMenurut saya semuanya sudah dijalankan sesuai dengan undang-undang dan mandat," tambahnya.

Dalam situasi harus mengambil keputusan secara cepat guna menghindari krisis, Sri Mulyani mengatakan pemerintah saat itu dituntut mengambil kebijakan tepat"Kecuali krisis tidak tercegah, itu baru jadi temuan luar biasaSementara Ketua KSSK gagal mencegah krisis, saya tidak ada mendengar ituKalaupun pelanggaran itu ada, paling pelanggaran ringan, bukan dosa besarSupaya dapat persfektif yang baik, Anda coba tanya di perbankan, apa mereka tau krisis itu, apa mereka menganggap krisis teratasi," jelasnya.

Sri Mulyani berkali-kali menegaskan bahwa kewenangannya selaku ketua KSSK, sudah sesuai dengan Undang-undang terkait bailout Bank CenturyPerihal dugaan pelanggaran, kata Sri harus ditelaah lebih dalam lagiKarena dalam KSSK sendiri sudah menjalankan kewenangan dengan sebersih-bersihnya.

"Pegangan saya adalah Undang-undangUndang-Undang tetap kita pegang, Kita jalankan dengan hati-hati, dikaji teliti, walau suasana mendesakWaktu itu sangat krisis, ketua KSSK didaulat sebagai pencegah krisisKalau sekarang ditanya perasaan saya, saya menjalankan semuanya berdasarkan UU dan tekanan krisis yang mendesakKami tidak melakukan pembiaranKemenkeu yang membentuk tim gabungan agar bisa tangani krisis," tegas Sri.

Mengenai namanya yang disebut beberapa Fraksi dalam Pansus, sebagai pihak yang paling bertanggungjawab, Sri menegaskan bahwa penyebutan nama tidak ada hubungan dengan tugasnya  sebagai Menteri Keuangan.

"Saya bekerja dengan pegangan UU yang beri saya kewenanganSaya juga dinilai berdasarkan koridor UUJadi sikap saya tidak berhubungan dengan PansusSikap saya adalah berdasarkan mandat negara dari presiden dan itu saya jalankanSaya tidak santai, saya serius jalankan UU," tegas Sri.

Sri pun yakin, meski beberapa Fraksi mendesak agar Century digiring ke ranah hukum, selaku pelaksana kebijakan sesuai kewenangan, Undang-undang akan memberikan perlindungan.

"Tidak ada kekuatan yang menentukan seseorang bersalah tanpa penilaian yang obyektifSaya yakin negara melindungi kami karena sudah menjalankan sesuai UUSaya selama ini yakin, hukum dan politik akan berjalan di koridornya masing-masing," katanya.

Sri Mulyani menilai bahwa persoalan Century kini sudah mulai digiring ke arah politik"Apa yang kami lakukan adalah untuk pencegahan krisis, dicampur adukkan dengan Bank CenturyYang kami tahu kami ditugaskan untuk mencegah krisisTidak mesti harus ada hiruk pikuk politik," katanya.

Bagaimana dengan adanya suara pergeseran posisi dari Menteri Keuangan? Sri pun menjawab bahwa kabinet bertanggungjawab pada Presiden"Spekulasi itu saya yakin tetap tenang untuk lalui prosesSistem hukum akan menjaga kita semuaPejabat publik dijaga oleh peraturan Per undang-undanganSaya akan terus sampaikan laporan kepada Presiden, kita siap lakukan akuntabilitas publik secara terbuka," tegasnya.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Bidik Marsilam Simanjuntak