Anggap SBY tak Pede

Kinerja Menteri Basis Parpol Dipertanyakan

Minggu, 17 Oktober 2010 – 06:24 WIB
SETAHUN SBY-BOEDIONO : Dari kiri, pengamat Politik Burhanuddin Muhtadi, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparinga dan Pengamat Ekonomi Faisal Basri dalam diskusi polemik di Jakarta, Sabtu (16/10). Diskusi tersebut mengangkat tema Setahun Pemerintahan SBY-Boediono. Foto : MOHAMAD QORI/RM

JAKARTA -- Akhir Oktober ini, usia Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II memasuki satu tahunSebuah diskusi dengan tema Satu Tahun SBY-Boediono kemarin menyoroti kinerja kabinet

BACA JUGA: Beringin Rindang Emoh Reshuffle

Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai Presiden SBY melakukan kesalahan mendasar dengan membentuk kabinet yang terlalu mengakomodasi kelompok politik
Padahal, Partai Demokrat menang dengan angka signifikan dan SBY terpilih dalam satu putaran.

"Seolah-olah tidak percaya diri," kata Burhan dalam diskusi di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, kemarin (16/10)

BACA JUGA: Wapres ; Waspadai Gejala Radikalisme

Dia menyebut di antara 34 menteri, terdapat 19 menteri dari parpol
Sementara di antara menteri-menteri nonparpol, lanjut dia, juga banyak yang tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi dan the right man in the right place.

"Karena menteri-menterinya hasil dagang sapi, akhirnya kita sulit berharap banyak (pada pemerintahan)

BACA JUGA: Pemondokan Haji Makkah Siap Huni

Ini sudah terlihat," ujarnyaDalam evaluasi Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dirilis beberapa waktu lalu, ada tiga menteri "Menkominfo Tifatul Sembiring, Menkum HAM Patrialis Akbar, dan Menteri PU Djoko Kirmanto" yang disebut mendapat rapor merahNamun, menurut Burhan, seharusnya lebih dari tiga menteri yang berkinerja kurang baik

"Masih banyak menteri lain yang mungkin layak langsung diberi kartu merahTapi, karena para menteri ini merupakan elite partai, mereka bisa aman dari evaluasi negatif UKP4," kata BurhanSecara eksplisit dia menyindir Menteri Agama Suryadharma Ali (Ketum DPP PPP), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar (Ketum DPP PKB), serta Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini (Wasekjen DPP PKB).

"Bayangkan apa yang dikerjakan Suryadharma AliSeorang menteri berani mengatakan pembubaran AhmadiyahMenurut saya itu, sudah offsideBagaimana peran dia dalam menjaga toleransi?" ujarnya"Lantas apa yang dikerjakan Helmy Faisal dan Muhaimin Iskandar? Sebagian besar di bawah standar," ucap Burhan.

Burhan memperkirakan, pergantian menteri mendatang akan sangat dipengaruhi pertimbangan politik daripada kinerja menteriAkibatnya, SBY semakin tersandera koalisi dan kian kehilangan kewenangan dalam sistem presidensial murni"Reshuffle is all about politics than performance," katanya.

Burhan menambahkan, Presiden SBY dan Wapres Boediono memiliki karakter yang samaKeduanya merupakan pemimpin bertipe "pedal rem" yang hati-hati, kalkulatif, dan penuh pertimbanganSebagai penyeimbang, seharusnya dipilih menteri-menteri berkarakter pedal gas yang penuh inisiatif, terobosan, dan berani out of the box.

"Sayangnya, banyak menteri yang mencari aman sendiriAkhirnya semua nggak jalan-jalan," tandasnyaPengamat ekonomi Faisal Basri mendukung presiden untuk merombak kabinetDia menganggap pemerintah gagal memanfaatkan momentum global untuk mendongkrak perekonomian nasionalIni terjadi karena para menteri yang bertangung jawab ternyata malah tidak terlihat kinerjanya.

"Relevan kalau setahun pertama dievaluasi secara komprehensif untuk diganti elemen-elemen yang menghambat take off itu," kata FaisalSecara lebih spesifik, Faisal menyentil kinerja Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh.

Dia menyayangkan pembangunan infrastruktur yang tidak menonjol dan belum hadirnya undang-undang pembebasan tanah (lahan)Faisal juga menyebut produksi minyak jalan di tempat"Karena itu, mereka ini salah satu target yang ingin di-reshuffle," katanya lantas tersenyum.

Meski begitu, Faisal mengakui bahwa presiden juga perlu dikritik karena menteri dipilih presidenSelain itu, presiden harus mampu membangun sinergi antarpara menteri dengan arahan yang jelas"Seharusnya nggak ada yang memainkan alat musik secara sumbang, karena konduktor memberikan tanda-tanda pakai tangan dengan sangat jelas dan tidak multiinterpretasi, sehingga melahirkan harmoni," ingatnya(pri/kuh/c2)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggodo Desak Bibit-Chandra Segera Disidangkan


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler