JAKARTA -- Golkar yang mempunyai "saham" tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II menolak reshuffleMenurut Ketua Umum (Ketum) Golkar Aburizal Bakrie, kerja menteri selama setahun sangat prematur.
"Seharusnya, menteri itu dibiarkan tetap di tempatnya selama lima tahun," katanya di sela-sela peringatan HUT Ke-64 Golkar yang dirayakan di Tugu Pahlawan kemarin pagi (16/10)
BACA JUGA: Wapres ; Waspadai Gejala Radikalisme
Selain di Surabaya, partai berlambang beringin itu mengadakan acara di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, JakartaBagi Ical, sapaan akrab Aburizal Bakrie, menteri tidak perlu diganti bila yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran pidana besar, seperti membunuh atau nyata-nyata korupsi
BACA JUGA: Pemondokan Haji Makkah Siap Huni
"Seorang menteri punya program kerja yang cukup panjangBACA JUGA: Anggodo Desak Bibit-Chandra Segera Disidangkan
Di dalam kabinet SBY sekarang, ada tiga menteri dari GolkarKetiganya menempati pos strategisYakni, Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Peridustrian M.SHidayat, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel MuhammadHanya, Ical mengatakan bahwa reshuffle adalah hak prerogatif presiden"Jadi, bila ada kader Golkar yang diganti, kami siap mencarikan gantinyaBanyak kader Golkar yang mumpuni," tegasnya
Sementara itu, secara tak langsung Ical juga mengisyaratkan kesediaan dirinya untuk maju pada pilpres mendatang"Sekarang saya belum bisa menyebut siap atau tidakHarus melihat survei dulu," tuturnyaDia menyatakan lebih fokus untuk membawa Partai Golkar menang pada Pemilu Legislatif 2014 mendatang.
Mertua artis Nia Ramadhani itu menargetkan 30 persen suara bagi partai berlambang pohon beringin tersebutDengan mendapatkan 30 persen, Golkar akan leluasa mengusung kadernya sebagai presiden"Soal siapa yang nanti diusung, ya itu melihat hasil survei terakhir," tegasnya
Strategi yang diusung Partai Golkar untuk menang pada pileg mendatang dimulai sejak sekarangYakni, melakukan kegiatan berbasis kerakyatanUntuk itu, setiap kegiatan Golkar pasti selalu melibatkan rakyat dan berbasis kerakyatan
Selain itu, sejumlah kader Golkar yang berada di dalam sistem, seperti anggota dewan atau kepala daerah, didorong untuk melakukan sesuatu yang benar-benar riil untuk rakyat"Seperti ketika anggota DPR dari partai kami menolak kenaikan TDL (tarif dasar listrik)Ini dilakukan karena kami melihat beban rakyat yang semakin tinggi," jelasnya
Selain itu, Golkar akan memaksimalkan 263 kepala daerah tingkat dua dan 11 gubernur yang berasal dari Partai Golkar untuk memenangkan pemilu legislatif mendatang"Tentunya dengan cara melakukan program yang berbasis kerakyatan," paparnya(ano/bay/c6/tof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 1 Ton Marmer Dipasang di Makam Pak Harto
Redaktur : Tim Redaksi