BACA JUGA: Mobil Ketua DPRD Balangan Dibakar
Sedangkan bansos, naik seribu persen.Tahun ini, belanja hibah dan bansos dalam APBD Kaltim (murni) adalah sebesar Rp 635 miliar
BACA JUGA: Rusak Markas Ahmadiyah, Polisi Tangkap Aktivis FPI
Sementara dalam usulan Perubahan APBD 2011, angka untuk belanja yang sama mencapai Rp 270 miliar, terdiri dari Rp 200 miliar hibah dan Rp 70 miliar untuk bansosBACA JUGA: Mendagri Tunggu Reaksi Plt Gubernur
Dengan demikian, jika RAPBD Perubahan yang disetujui pekan ini tidak berubah, total dana hibah dan bansos tahun ini menembus Rp 905 miliarRinciannya, Rp 725 miliar adalah hibah sedangkan Rp 181 miliar bansos, termasuk di dalamnya, usulan bansos pendidikan sebesar Rp 100 miliar.
Direktur Kelompok Kerja 30 Carolus Tuah mengatakan, dari data yang mereka pegang, jika dibanding dengan APBD 2010, belanja hibah dan bansos naik Rp 445 miliar atau nyaris seratus persenPaling luar biasa, kenaikan bansos yang pada 2010 sebesar Rp 18 miliar menjadi Rp 181 miliar tahun ini atau sepuluh kali lipat atau seribu persen.
Menurut Tuah, alokasi belanja ini mengalahkan banyak kegiatan lain yang sebenarnya lebih penting"Seperti biasa, ini anggaran tahunan untuk pencitraan yang selalu dikaitkan dengan politis karena produk bansos dan hibah juga produk politis," terangnya.
Tuah mengatakan, kendati hanya 9 persen dari total RAPBD Perubahan yang Rp 10 triliun, bansos dan hibah tahun ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah"Angka Rp 905 miliar itu bisa dibandingkan dengan kabupaten kota di Pulau Jawa yang APBD-nya bahkan di bawah bansos kita," ungkapnya.
Padahal, kata Tuah, sampai hari ini, belanja hibah dan bansos masih menjadi anggaran yang paling mudah dikorupsi"Memang sekarang sudah lebih berhati-hatiTetapi modus yang paling mudah ditemui adalah alamat dan organisasi fiktif dan kita tidak pernah belajar dari hal itu," sebutnya.
Dari catatan Pokja 30, kasus korupsi bansos paling banyak adalah di Kutai Kartanegara (Kukar)Sedangkan untuk level provinsi, sejauh ini belum ada yang sampai ke pengadilan
Dikonfirmasi, Ketua Komisi IV Ali Hamdi mengaku Komisi IV tak dilibatkan dalam pembahasan bansosIa pun tak mengetahui alokasi-alokasi dana bansos di RAPBD KaltimKomisi IV hanya duduk satu meja membahas anggara bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi mitra kerjanya.
"Misalnya kita bahas anggaran Dinas Pendidikan, kalau soal bansos itu di banggar," katanya.
Sementara itu, soal angka bansos pendidikan yang "terselip" di RAPBD Kaltim tahun 2011 tenyata lebih dari Rp 100 miliarDari salinan RAPBD yang diperoleh Kaltim Post, Pemprov Kaltim mengusulkan bantuan pendidikan dalam bentuk hibah khusus pendidikan sebesar Rp 172 miliar dan bansos khusus pendidikan sebesar Rp 25 miliarAngka totalnya mencapai Rp 197 miliar.
Sumber harian ini di DPRD menyebut, dana ratusan miliar rupiah itu tinggal menunggu pengesahan pada rapat paripurna yang diagendakan pekan ini.
"Ada informasi jumlahnya berkurang Rp 50 miliar, tapi tetap jumlahnya lebih dari Rp 100 miliar dan tak bisa lagi dihapus, dicoret, atau dihilangkan," kata sumber itu.
Sebelumnya, Fraksi Bintang Demokrasi (PBD) DPRD Kaltim mempertanyakan, mengapa anggaran sebesar itu tidak dimasukkan dalam pos anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan KaltimPengajuan bansos yang dikemas bansos pendidikan dianggap menyimpang dari ketentuan perundang-undangan karena karena tidak relevan dengan pelaksanaan undang-undang sistem pendidikan nasional.
"Ini menarik dan memang harus ditelusuri," kata Ketua Fraksi PBD Andi Harun.
Fraksi PBD menemukan keanehan ini saat menyusun nota penjelasan keuangan RAPBD 2011Hampir luput, ketika nota penjelasan sudah diketik, temuan yang terlambat diketahui ini akhirnya ditulis tangan dan dibacakan dalam lembaran nota penjalasan RAPBD Fraksi PBD di rapat paripurna yang dihadiri Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak, dua hari lalu.
Andi mengakui, usulan bansos pendidikan itu hampir pasti diketok."Sudah 99 persen, tak bisa diubah lagi," kata dia.
Sementara, Sekretaris Komisi II Syaparudin curiga alokasi bansos dicairkan untuk menghindari "birokrasi" tenderBila dimasukkan dalam anggaran Dinas Pendidikan misalnya, maka pencairannya melalui proses"Untuk perbaikan sekolah melalui program atau tender bukan dana segar," katanya.
Kepada Kaltim Post, Ketua Komisi IV Ali Hamdi mengaku komisinya tak dilibatkan dalam usulan pembahasan bansos pendidikan iniIa pernah menanyakan hal ini ke Dinas Pendidikan dan jawaban yang diterima, anggaran pendidikan tak semuanya diurus Dinas Pendidikan.
"Sebaiknya semua anggaran yang berbau pendidikan ditempatkan di Dinas Pendidikan karena secara teknis yang mereka yang mengetahui hal ituBukan dalam bentuk bansos," kata politisi PKS ini.
Seperti diberitakan, angka bansos yang meningkat membuat proyeksi kenaikan RAPBD-P 2011 naik Rp 2,9 triliun menjadi Rp 10 triliun -dari rencana semula Rp 7,4 triliunIni mengakibatkan kenaikan total belanja tidak langsung di RAPBD Kaltim mencapai Rp 5,09 triliun.
"Ini yang memengaruhi meningkatnya anggaran belanja tidak langsungDi mana letak keadilan dan program prorakyat yang sesuai dengan visi misi Gubernur" Tidakkah hal ini melanggar prinsip keadilan anggaran?" kata Sekretaris Fraksi PBD Ismail.
Gubernur Awang Faroek Ishak sebelumnya mengatakan, ada pengelolaan-pengelolaan keuangan yang menurut aturan tidak melewati SKPDMisalnya, bantuan keuangan kepada pemkab/pemkot dan bantuan sosial, dikelola Biro Sosial"Sudah ada aturannya untuk bansosSelama ini, penyalurannya sudah transparan," terang Faroek."
Disinggung tentang apa sasaran dari bansos pendidikan itu, Gubernur mengatakan, ada beberapa kegiatan yang dapat dikucuri bansos"Contohnya seperti beasiswa yang begitu besar diberikan pemprovItu salah satunya dan ini memang transparan," tutupnya(fel/ri/zal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pusat Bisnis Baru Tanpa Amdal Lalin
Redaktur : Tim Redaksi