JAKARTA – Kapal perang milik TNI AL terancam tidak bisa berfungsi optimal dalam mengamankan wilayah perairan IndonesiaPasalnya, dari usulan anggaran untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Minyak Pelumas (BMP) KRI sebesar Rp 533 miliar untuk tiga bulan, hanya dipenuhi 16,8 persennya saja atau Rp 90 miliar.
Hal itu diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR, Kamis (12/2)
BACA JUGA: Jadi Tersangka, Bos Harian SIB Diburu Polisi
Dalam RDP yang dipimpin Ketua Komisi I DPR Theo L Sambuaga itu KASAL membeberkan tentang permasalahan dukungan logistik berupa BBM dan pelumas yang belum dapat memenuhi tugas operasi secara optimal karena jumlah alokasi yang kurang memadai.“Sebagai gambaran, kebutuhan BBM dan pelumas TNI AL untuk melaksanakan operasi dan latihan serta kebutuhan di pangkalan
BACA JUGA: Ikut Seleksi Hakim MK, Caleg DPD Dipersoalkan
Namun berdasar hasil rakor BMP tri wulan pertama tahun 2009 hanya mampu didukung Rp 90 miliar atau 16.8 persenPengganti Laksamana Slamet Soebijanto di pucuk pimpinan TNI AL ini menambahkan, bila alokasi anggaran BBM dan BMP tersebut tidak mendapatkan tambahan, maka kemungkinan risiko yang dihadapi adalah tidak terlaksananya operasi yang telah diprogramkan dan pemeliharaan alutsista tidak terlaksana secara optimal.
Dampaknya, tutur KASAL, frekwensi operasi akan berkurang sehingga kemampuan mengamankan wilayah berkurang dan berpotensi menimbulkan kerawanan seperti pelanggaran hukum semakin marak dan memberikan peluang terjadinya ancaman kekerasan di laut seperti perompakan, terorisme, sabotase dan pelanggaran wilayah
BACA JUGA: Tim Gegana Akui Terima Duit TAA
“Kesiapsiagaan alutsista juga menurun,” imbuhnya.KASAL menggambarkan, dengan 50 KRI yang dimiliki TNI AL maka anggaran Rp 90 miliar maka hanya akan mampu membiayaan BBM untuk kepentingan patroli rutin selama delapan hari saja“Apabila alokasi tersebut dipakai untuk 90 hari, maka hanya mencukupi untuk operasional lima KRI dalam mencover seluruh perairan Indonesia,” keluhnya.
Namun demikian, katanya TNI AL telah mengajukan solusi untuk mengurangi dampak negatif dari tidak terpenuhinya BBMTNI AL meminta dukungan Komisi I DPR dalam pelaksanaan operasi“TNI AL akan mengajukan tambahan alokasi angaranManakala anggaran tambahan tersebut tidak terpenuhi, mohon untuk kegiatan operasi tetap didukung dan hal ini akan mengakibatkan akumulasi hutang BBM dan BMP TNI bertambah,” tukasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI AL Tak Pernah Dapat Kompensasi
Redaktur : Tim Redaksi