Anggaran Bina Aparatur Hanya Rp6 Miliar

JAKARTA- Minimnya anggaran biaya tambahan (ABT) yang diajukan Kementerian PAN&RB terkait grand desain dan road map reformasi birokrasi menimbulkan tanya anggota Komisi II DPR RIKementerian ini hanya meminta tambahan anggaran Rp6 miliar

BACA JUGA: Maruarar: PDIP Tolak Sri Mulyani

Ini jauh berbeda dengan kementerian lain yang juga mitra Komisi II seperti Kementerian Dagri, BPN.

"Hati saya nelongso karena Kementerian PAN&RB serta lembaga-lembaga naungannya kok minta tambahannya dikit, sementara kementerian lainnya triliunan," kata Kasma Boti, anggota Komisi II DPR RI dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah, Senin (12/4).

Untuk memperbaiki mentalitas aparatur, lanjutnya, anggaran Rp6 miliar sangat sedikitSedangkan baik buruknya kinerja pemerintahan berada di tangan Kementerian PAN&RB

BACA JUGA: KPK Gelar Perkara Kasus Century Lagi

Dia mengusulkan agar kementerian ini bersama paguyubannya (LAN, BKN, ANRI) berani mengusulkan anggaran yang lebih besarDengan catatan program kerjanya harus jelas

BACA JUGA: Menkeu Akhirnya Diboikot DPR

"Mesti lebih kreatif, masa anggarannya sedikit sekali," ucapnya.

Sesmen PAN&RB Tasdik Kinanto beralasan, minimnya anggaran yang diajukan karena pihaknya hanya sebagai koordinator dan pengontrolSedangkan pelaksana teknis di lapangan adalah instansi/lembaga maupun daerah.

"Itu sebabnya soal anggaran Kementerian PAN&RB implikasinya tidak terlalu banyakKarena kita bukan pelaksana teknis tapi sebatas mengkoordinasikan saja," pungkasnya(esy/cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Komisi II Soroti Hasil Reformasi Birokrasi