Komisi II Soroti Hasil Reformasi Birokrasi

JAKARTA- Gara-gara masalah Gayus Tambunan yang saat ini sedang mebjadi topik hangat di masyarakat dan pemerintah, Sekretaris Menteri PAN&RB Tasdik Kinanto jadi bulan-bulanan anggota Komisi II DPR RI di dalam rapat dengar pendapat (RDP), Senin (12/4).

Dengan kondisi tersebut, para politisi Senayan itu mengakui bahwa  kasus Gayus merupakan kesalahan pemerintah dan DPR"Kenapa kesalahan Komisi II? Karena komisi ini yang menggodok tentang mentalitas aparatur

BACA JUGA: Transaksi Mencurigakan juga Terjadi pada Menteri

Sedangkan Kementerian PAN&RB yang membuat aturan reformasi birokrasi," kritik Anggota Komisi II DPR RI,  Alex Litai.

Sementara itu, Alex juga turut mempertanyakan kasus pajak.  "Katanya sudah direformasi, kok begitu modelnya? Apa indikator Kementerian PAN&RB hingga Ditjen Pajak bisa masuk reformasi birokrasi yang kali pertama lagi? Saya lihat Kementerian PAN&RB ini selalu jawabannya normatif kalau ditanya tentang kasus ini," ucapnya.

Pimpinan Komisi II Taufik Effendi menambahkan, kasus Gayus memang tak hanya menampar pemerintah tapi juga DPRKejadian ini juga membuktikan reformasi birokrasi belum berjalan maksimal

BACA JUGA: Eggy Sudjana: Kejagung Sarang Markus

"Penyimpangan akan terjadi jika ada niat dan kesempatanKesempatan itu ada karena lemahnya pengawasan, pengaturan, dan sistem," katanya.

Menanggapi itu, Sesmen PAN&RB Tasdik Kinanto mengatakan, kasus Gayus bukan berarti menunjukkan reformasi birokrasi tidak jalan

BACA JUGA: Dua Terlibat Bom Kedubes Australia

Melainkan lemahnya sistem pengawasan di internal Ditjen Pajak maupun oleh tim pengawas reformasi birokrasi.

"Sistem reformasi yang ada sekarang sudah baik, cuma tidak diimbangi pengawasanKalau dilakukan pengawasan melekat, kemungkinan munculnya Gayus baru lagi makin kecil," tandasnya(cha/esy/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Koruptor Perlu Hukaman Tambahan Kerja Sosial