JAKARTA- Keluarnya surat mandat Presiden tertanggal 26 Maret 2010 dengan nomor surat R-21/Pres/03/2010 terkait penambahan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan UU nomor 47 tahun 2009 tentang APBN tahun 2010, dinilai anggota komisi XI Maruarar Sirait, sebagai kebijaksanaan yang tepat dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam surat tersebut, dikatakan untuk membahas APBN-P 2010, Presiden menugaskan bukan hanya Menteri Keuangan tapi juga Menteri PerekonomianBaik datang sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
"Selama hampir enam tahun saya jadi anggota komisi XI dan mungkin ini pertama kalinya, Presiden akhirnya menunjuk bukan hanya Menkeu, tapi juga Menko Ekonomi untuk membahas APBN-P
BACA JUGA: KPK Gelar Perkara Kasus Century Lagi
Artinya, Presiden sudah memahami dan bijaksana menilai situasi dan kondisi yang terjadi di DPR saat ini," kata Maruarar pada wartawan, Senin (12/4) usai kedatangan Menteri Keuangan Sri Mulyani, ‘sukses" di boikot DPR RI.Maruarar mengatakan, Presiden dinilai sudah memahami bahwa perlawanan dari DPR sebagai tindaklanjut Pansus Century yang telah memilih opsi C, akan membahayakan kepentingan rakyat bila tidak segera diantisipasi
"Kita sangat setuju, APBN-P harus segera selesai dibahas
BACA JUGA: Menkeu Akhirnya Diboikot DPR
Yang kita persoalkan sekarang adalah, siapa wakil pemerintah yang datang untuk membahasnyaBACA JUGA: Komisi II Soroti Hasil Reformasi Birokrasi
Itulah yang harus dihormati," katanya.Keluarnya surat mandat Presiden yang menunjuk Hatta Radjasa untuk membahas APBN-P 2010, baik sendiri maupun bersama-sama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, kata Maruarar menandakan bahwa Presiden SBY sangat memahami bahwa kondisi di DPR tidak sama seperti biasanya.
"Saya nilai, di DPR sudah terjadi kejadian yang luar biasaPresiden juga sudah memahami bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini juga luar biasaKarena itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Presiden akhirnya menambah perwakilan pemerintahBiasanya hanya Menteri Keuangan saja yang diberi mandat, sekarang sudah bisa Menko EkonomiYa itulah yang jadi landasan kita sekarang menolak Menteri Keuangan Sri Mulyani," tegas Maruarar.
Saat ditanyakan, bagaimana nantinya sikap F-PDIP terhadap kehadiran Sri Mulyani di setiap rapat APBN dan APBN-P 2010, Maruarar mengatakan bahwa F-PDIP akan menggunakan surat mandat Presiden sebagai alasan kuat menolak kedatangan Sri Mulyani.
"Sudah jelas dikatakan, boleh digantikan sendiri-sendiri, atau bersama-samaArtinya kalau bisa sendiri (Hatta Radjasa), kenapa harus datang bersama-sama dengan MenkeuKita tetap akan menolak dan itu sudah tegas kita katakan tadi," tegasnya.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Transaksi Mencurigakan juga Terjadi pada Menteri
Redaktur : Tim Redaksi