Menkeu Akhirnya Diboikot DPR

Senin, 12 April 2010 – 17:52 WIB
JAKARTA- Ancaman pemboikotan terhadap Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hasil putusan rapat Panitia Khusus (Pansus) Century, akhirnya jadi kenyataanSenin (12/4), saat datang mewakili pemerintah guna membahas asumsi makro dan fiskal dalam APBN-P 2010 di komisi XI DPR RI, rapat terpaksa ditunda karena kehadiran Menkeu Sri Mulyani tidak diterima kalangan legislatif.

Awalnya rapat yang diagendakan pukul 14.00 WIB tersebut, terpaksa molor hingga pukul 14.45 WIB

BACA JUGA: Komisi II Soroti Hasil Reformasi Birokrasi

Saat baru saja mulai membuka rapat, hujan interupsi pun dimulai
Menteri Keuangan Sri Mulyani yang didampingi Menteri PPN/Kepala Bappenas dan jajarannya tersebut, bahkan tidak diberikan kesempatan berbicara hingga akhirnya rapat diputuskan ditunda.

Maruarar Sirait, wakil dari F-PDIP dengan tegas menolak kehadiran Menteri Keuangan Sri Mulyani

BACA JUGA: Transaksi Mencurigakan juga Terjadi pada Menteri

Terlebih lagi, telah keluar surat mandat Presiden tertanggal 26 Maret 2010 dengan nomor surat R-21/Pres/03/2010 terkait penambahan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan UU nomor 47 tahun 2009 tentang APBN tahun 2010.

"Dalam surat ini jelas dikatakan, bahwa Presiden menugaskan bukan hanya Menteri Keuangan tapi juga Menteri Perekonomian
Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan surat ini ditandatangani Presiden

BACA JUGA: Eggy Sudjana: Kejagung Sarang Markus

Artinya, yang hadir untuk membahas APBN-P ini bisa saja bukan Menteri Keuangan tapi juga Menteri Perekonomian Hatta RadjasaKarena kita juga harus menghormati, keputusan dewan melalui paripurna Century, terkait opsi C," kata Maruarar.

Beberapa perwakilan Fraksi lainnya juga menyatakan pendapat yang samaBahkan dikatakan bahwa meski kepastian hukum terkait Century belum sampai di final, namun opsi C yang menyatakan bailout sebesar Rp6,7 triliun bermasalah telah menyatakan bahwa Sri Mulyani termasuk salah satu pihak yang dinilai bertanggungjawab.

"Marilah antara pemerintah dan legislatif ini sama-sama saling menghargaiTermasuk juga menteri keuangan Ibuk Sri Mulyani kami minta juga untuk menghargai dewanKarena keputusan dewan terkait Century adalah keputusan rakyat jugaApalagi sudah ada mandat Presiden yang harus kita hargai jugaArtinya, kehadiran Menkeu isa digantikan Menko Ekonomi untuk bahas APBN," kata anggota lainnya, I Gusti Agung Rai.

Namun tidak semua kalangan dewan menolak kehadiran Menkeu Sri MulyaniAndi Rahmat dari Fraksi Demokrat dengan tegas menolak aksi boikot yang dilakukan oleh rekan-rekannya terhadap Sri Mulyani."Kita sekarang ini sedang membahas yang berkaitan dengan kepentingan dan kehidupan rakyat kitaKalau memang tidak mau menerima Sri Mulyani, mengapa kita membuat surat undangan untuk beliau? Bagaimanapun, secara konstitusi, Sri Mulyani masih Menteri Keuangan dan Presiden belum pernah memecat atau memberhentikan beliau," katanya.

Meski pembelaan dari Andi Rahmat justru menambah ramainya suasana rapat, Andi tetap bersikukuh bahwa rapat tetap harus dilanjutkan demi kepentingan rakyatPerihal surat rekomendasi Presiden, Andi meminta agar surat tersebut disikapi dengan arif dan bijaksana.

"Siapa pun yang diutus mewakili presiden, itu tidak menjadi masalahApalagi surat dari presiden menyebutkan apabila diperlukan sinkronisasi, baru butuh kehadiran Menko EkonomiMengapa kita harus menunggu, kalau seandainya dalam surat tersebut juga dikatakan Menkeu bisa mewakili pemerintahJika rapat ini ditunda apakah tidak menyulitkan masyarakatKita harus membedakan, hak konstitusi, tugas konstitusi, dan kepentingan pribadi," tegasnya.

Seentara itu, perwakilan dari F-Golkar, Melchias Marcus Mekeng, sempat mencairkan suasana rapat yang mulai memanasSaat diberikan kesempatan berbicara, Melchias sempat menggoda Sri Mulyani, yang meski terlihat tenang namun menunjukkan raut muka dingin melihat perdebatan di kalangan anggota dewan terkait kehadirannya siang itu.

"Buk Menteri, dari tadi kenapa tidak pernah terlihat tersenyum ya? Senyum dululah bu," kata Melchias menggodaSri Mulyani sempat mengeluarkan sedikit senyumanSri kemudian menjawab pertanyaan Melchias tentang semakin sempitnya waktu guna membahas APBN-P 2010.

"Kita akan bahas asumsi makro dengan Komisi XI dalam dua hari saja, sesuai dengan jadwalSetekah dibahas kita akan finalkan dengaan panja AAPBN ini akan diselesaikan dalam waktu satu bulan," kata Sri Mulyani singkat.

Namun meski singkatnya waktu yang disebutkan Sri Mulyani, sebagian besar kalangan dewan tetap meminta pimpinan rapat, Emir Moeis, untuk tetap menunda rapat keesokan harinya, Selasa (13/4) dengan menghadirkan Menteri Koordinator bidang perekonomian, Hatta RadjasaHal ini dinilai sesuai dengan mandat dari Presiden SBY dalam surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI.

Setelah perdebatan yang berlangsung hampir satu jam, akhirnya Emir Moeis menutup rapat dengan keputusan menunda pembahasan APBN-P 2010 di komisi XI hingga Menko Hatta Radjasa datang mewakili Pemerintah."Kita sepakat untuk ditunda sampai besokMenuggu Menko perekonomian duduk bersama-sama," katanya sambil menutup sidang.

Begitu rapat ditutup, Menkeu Sri Mulyani langsung terlihat berdiri dari kursinyaTak ada salam-salaman seperti biasa dilakukannya dengan kalangan dewanDengan pengawalan ketat puluhan bodyguard kementrian keuangan, Sri Mulyani dikawal ketat menuju pintu keluarPuluhan kamera dan pertanyaan wartawan yang menunggunya, tidak digubris Sri Mulyani.(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Terlibat Bom Kedubes Australia


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler