jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran pelaksanaan pemilu 2014. Karena jika tidak, dikhawatirkan pelaksanaan pemilu bakal menemui hambatan.
"Kami khawatir jika fasilitasi honorarium yang sifatnya ad hoc tidak secara tepat waktu disalurkan, akan sangat mengkhawtirkan apabila mereka tidak bekerja sebagaimana mestinya," ujar Ketua KPU, Husni Kamil Manik di Jakarta, Kamis (9/1).
BACA JUGA: Pilpres Terancam Tanpa Pengawasan
Dijelaskan Husni, dari struktur anggaran penyelenggaraan pemilu, sekitar 59 persennya digunakan untuk pembiayaan honorarium penyelenggara ad hoc di tingkat kecamatan, desa, dan tempat pemungutan suara (TPS).
Karena itu permasalahan pencairan anggaran menurutnya, harus menjadi perhatian Kemenkeu. Apalagi mengingat pemungutan suara 9 April, praktis hanya tinggal tiga bulan lagi.
BACA JUGA: Jilmly Lontarkan Wacana Hak Pilih untuk TNI/Polri
"Pembiayaan atas pengadaan barang dan logistik juga penting menjadi perhatian utama dan harus sudah disiapkan Kementerian Keuangan, agar bisa dicairkan pada waktunya," ujar mantan komisioner KPU Sumatera Barat ini.
Dijelaskan, sedianya KPU telah mengundang Kemenkeu untuk hadir dalam rapat koordinasi KPU dengan sejumlah lembaga terkait, yang digelar di gedung KPU, Kamis. Namun tidak seorang pun perwakilan Kemenkeu yang datang.
BACA JUGA: Barnas Sebut Surat Dukungan Pada Pinondang-Ampuan, Palsu
Saat ditanya apakah KPU akan melaporkan hal tersebut ke Presiden, Husni hanya menyatakan pihaknya masih berharap ada rapat koordinasi di tingkat kementerian dan lembaga dengan KPU.
"Karena secara operasional, para menteri-lah yang paling memahami kondisi masalahnya," ujar Husni.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Cabut Permohonan Uji UU Pilpres
Redaktur : Tim Redaksi