"Proses pelantikan itu ternyata mengandung unsur korupsi dalam perspektif sosiologisSebab, dengan acara yang sama, yakni orientasi dan pelantikan anggota DPR dan DPD, ternyata ada tiga sekretariat jenderal yang mengeluarkan dana
BACA JUGA: Hendarman Nilai Antasari Belum Terdakwa
Masing-masing Setjen DPR, DPD dan KPU, dengan total keseluruhan anggaran Rp 46 miliar lebih," kata Arbi Sanit, saat berdiskusi bersama Hasrulla dari Universitas Hasanuddin, Makasar, Ibrahim Fahmi Badoh (Koordinator Divisi Politik Korupsi ICW) dan Arif Nur Alam (Direktur Indonesia Budget Centre) di press room DPR RI, Jakarta, Selasa (29/9).Selain adanya unsur korupsi secara sosiologis, lanjut Arbi, proses penghamburan duit rakyat itu sekaligus merupakan sebuah pemborosan yang dilakukan secara sistematis oleh banyak instansi pemerintahan
BACA JUGA: Polisi Dinilai Main Petak Umpet
"Ini sebuah gejala kemunduran demokrasi, di mana seharusnya uang negara untuk mengurus dan melayani rakyat menjadi oligarkhi yang semua kekayaan negara untuk kepentingan penguasa," katanya.Ditegaskan Arbi, saat ini negara Indonesia tengah mengalami kemandegan dalam pelembagaan
BACA JUGA: Jasin-Haryono Ancam Tak Penuhi Panggilan
Kalau kepentingan itu tidak untuk kepentingan elit, katanya pula, untuk apa ada pelantikanIa pun memaparkan bahwa pada tahun 1955 lalu, tidak satupun di antara anggota DPR yang dilantikProsedurnya sangat simple, di mana partai menyurati caleg terpilih, lalu caleg terpilih melapor ke Setjen DPR dan terus bekerja untuk rakyat."Apa urusan KPU dengan pelantikan DPR itu? Siapa dia, sampai-sampai kasak-kusuk melantik anggota DPR dan DPD?" tanya Arbi Sanit pula.
Sementara itu, Hasrulla menyikapi proses pelantikan anggota DPR dan DPD si Indonesia serta tiga kesekjenan yang terkait dengan prosesnya itu, sebagai puncak 'orgasme politik' yang dilakukan oleh politisi Indonesia dan pejabat pemerintahan"Mereka itu melakukan 'orgasme' di atas kemewahan pelantikan anggota parlemen yang termegah semenjak bangsa ini lahir," tegas Hasrulla.
Hedonisme, lanjutnya, secara sengaja diperkenalkan kepada wakil rakyatPadahal dalam kampanyenya, semua calon anggota dewan menjanjikan kesederhanaan dan kepedulian terhadap rakyatSementara fasilitas yang mereka nikmati adalah menginap di Hotel JW Marriott yang tarifnya Rp 2,5-4 juta semalam"Saya pikir, itulah karakter asli para pejabat negara ini," ujar Hasrulla pula.
Hasrulla pun menyesalkan partai pemenang pemilu legilatif, yakni Partai Demokrat dan partai berbasis Islam seperti PKS dan PPP, yang ternyata ikut hanyut dalam kemewahan dengan pendanaan berasal dari pajak dan hutang negara ituBuktinya katanya, hingga kini belum satupun di antara mereka yang menolak fasilitas mewah tersebutSementara menurut Arbi, dengan kemenangan PKS di Kota Jakarta pun, ternyata juga sama sekali tak membawa perubahan"PKS itu bereaksi jika Israel melancarkan serangan ke berbagai wilayah di GhazaTapi kalau korupsi, mereka tenang-tenang saja," imbuhnya.
Sedangkan Arif Nur Alam menyatakan pesimis terhadap keberhasilan kegiatan orientasi anggota DPR dan DPD yang dilakukan selama empat hari itu"Program orientasi dan proses pelantikan itu sesungguhnya sebuah perselingkuhan anggaran yang dilakukan secara sistematis oleh banyak instansi," katanya, sembari menambahkan bahwa perselingkuhan anggaran ini pasti akan berlanjut terus ke kegiatan-kegiatan rapat demi membahas anggaran daerah seperti DAU, DAK dan lain-lainnya(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Abdullah Siap Akurkan KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian
Redaktur : Tim Redaksi