JAKARTA--Peneliti senior Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam menyoroti kerja perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)Menurutnya, peran legislator dan senator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra hanya sebagai calo pusat.
Calo pusat yang dimaksud Roy adalah hanya menjadi perantara dengan pemerintah pusat
BACA JUGA: DPD Merasa Seperti LSM
Kata dia, program pusat yang sudah ditetapkan di daerah hanya dijadikan tempat mendompleng sebagai pencitraan diri dan seolah-olah kebijakan itu hasil dari perjuangan yang dilakukan di DPR dan DPD"Tidak ada bukti yang nyata untuk memperjuangkan aspirasi rakyat masyarakat Sultra
BACA JUGA: Anggaran Pemilukada Aceh Bisa Diatur Pergub
Kita lihat saja sampai sekarang, apa yang mereka lakukanRoy mencontohkan kisruh ibukota Buton Utara (Butur) yang hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya
BACA JUGA: Sutan Merasa Bersih dari Korupsi di ESDM
Kata dia, meskipun tidak ada perwakilan Sultra yang duduk di Komisi II DPR membidangi pemerintahan, tapi sebagai wakil rakyat yang mewakili konstituennya, persoalan pemindahan ibukota Butur dari Buranga ke Ereke harus dicarikan solusinya"Mereka kan anggota DPR, apalagi ada juga perwakilan di DPDJanji-janji yang pernah diucapkan saat kampanye dulu harus dibuktikanKalau mereka tidak punya peran, saya kira keberadaan anggota DPR dan DPD harus ditinjau ulang," ucapnya.
Pria kelahiran Raha, Sulawesi Tenggara ini juga menuntut adanya akuntabilitas dari kerja para angggota DPR dan DPD"Yang harus kita tahu apa yang diserap dalam menjaring aspirasi masyarakat pada saat anggota DPR dan DPDSetelah itu, apa yang sudah dilakukan?" tukasnya.
Roy juga menilai peran wakil Sultra di Pusat jalan dengan sendiri-sendiri dan membawa benderanya masing-masingSeharusnya kata dia, sebagai wakil rakyat yang duduk di posisi terhormat harus membuang faksi-faksi berdasarkan partai dan fokus bekerja untuk memperjuangan aspirasi masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Sultra diwakili sembilan wakilnya di SenayanDi DPR, ada lima orangMereka adalah Wa Ode Nurhayati (PAN), Oheo Sinapoy (Golkar), Andi Rahmat (Partai Demokrat), Umar Arsal (Partai Demokrat) dan Yan Herizal (PKS)Sementara di DPD ada empat orangYakni, La Ode Ida yang menjabat sebagai Wakil Ketua, Kamaruddin, Hoesein Effendy dan Abd Jabbar Toba.
Terpisah, Yan Herizal yang dihubungi membantah tudingan ituVersi dia, pihaknya sudah berbuatSalah satu buktinya ketika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sultra yang setiap tahunnya meningkat"Sekarang APBD Sultra sudah mencapai sekitar Rp 1,3 TriliunTiap tahun meningkatTiga tahun yang lalu hanya sekitar Rp 900 miliarJadi kita membantu mencari agar ada proyek yang masuk di SultraKonkritnya, Umar Arsal yang di Komisi V membidangi infra struktur ada anggaran jalan dan pelabuhan," ucapnya.
Yan Herizal juga tak mau mengakui bila anggota DPR asal Sultra jalan dengan sendiri-sendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing"Tidak juga, karena setiap ada kegiatan Pemda kita selalu kumpul," ucapnya.
Khusus masalah Buton Utara, Yan Herizal berjanji akan membahasnya di Komisi IIOleh fraksinya, ia kini ditugaskan urusan bidang pemerintahan setelah sebelumnya di Komisi XI"Saya sudah di Komisi II sekarang, baru semingguSaya akan membawa masalah ini untuk dibahas," katanya.
Hal yang sama juga dikatakan KamaruddinIa merasa sudah banyak dilakukan buat masyarakat Sultra meskipun hanya dalam bentuk sosialisasi Undang-Undang"Sudah 7 kabupaten yang saya masukiMelakukan sosialisasi perubahan undang-undangUntuk masalah Butur, DPD sudah turun meninjau dan dengan tegas menyatakan bahwa ibu kota Buton itu di Buranga, bukan di Ereke," pungkasnya.(awa)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Minta Presiden Perjelas Status Pemekaran
Redaktur : Tim Redaksi