JAKARTA - Harus diakui jika hingga sekarang wewenang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih terbatasLembaga ini meski dianggap sebagai senator, tapi wewenangnya masih jauh dari yang diharapkan
BACA JUGA: Anggaran Pemilukada Aceh Bisa Diatur Pergub
Mereka tidak termasuk baik dalam tim Badan Legislasi (Baleg) maupun Badan Anggaran (Banggar)BACA JUGA: Sutan Merasa Bersih dari Korupsi di ESDM
Namun hal itu langsung dibantah Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI, Dr Ir Siti Nurbaya
BACA JUGA: DPR Minta Presiden Perjelas Status Pemekaran
Kata dia, memang di sisi tertentu kewenangan DPD masih terbatasKemungkinan besar dikarenakan usianya yang masih mudaTapi itu bukan berarti DPD tak berbuat apa-apa."Saya termasuk orang yang lebih suka bicara peran daripada wewenangSeperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, red)Biarpun tidak punya wewenang, tapi peran aktifnya mampu mempengaruhi kebijakan," ujar Siti saat ditemui di sela-sela acara Rapat Koordinasi DPD dan Sekda Provinsi se-Indonesia di Hotel Mercure, Jumat (25/11) malam.
Begitupun untuk DPDKata dia, meski dengan wewenang yang terbatas, namun tetap saja mampu mengambil peran aktif dalam memperjuangkan kepentingan daerahTentu muaranya untuk kesejahteraan rakyat.
"Selama ini mungkin karena kurang tersosialisasikan kerja-kerja DPDTermasuk dari daerah pun tidak tahu banyak tentang perjuangan DPDNah, di rapat ini baru mereka kaget, ternyata sudah banyak yang dikerjakan DPD," tuturnya.
Di antaranya disebutkan dia seperti pengadaan listrik di Sumatra Utara, tanah di Lampung, serta masalah Ampera di Maluku"Jadi banyak sekali perannya, baik secara individu maupun kelembagaanHanya saja, ini tidak tercatat dan terpublikasikan dengan baik," terangnya.
Karena itu, Siti berencana untuk memaksimalkan publikasiSalah satunya dengan meluncurkan sosialisasi baik secara langsung maupun lewat jejaring sosial seperti twitter dan blokItu dengan pertimbangan bahwa sudah banyak masyarakat yang lebih mencari informasi dari internet.
"Selain itu, kami juga mulai kondisikan supaya bisa lebih welcome dengan teman-teman persJadi bisa kerjasama untuk membangun komunikasi dengan masyarakat," tukasnya.
Terkait rapat yang berlangsung selama 3 hari itu, ia mengaku banyak hal yang bisa didapatTerutama bisa saling bertukar informasi dan membangun koordinasi untuk menyatukan perjuanganMenurut dia, kegiatan tersebut menjadi sangat pentingKarena mengingat posisi Sekda yang sangat vital dalam proses pengambilan kebijakan di daerah.
"Alhamdulillah, banyak hal yang bisa kami diskusikanDan ini bisa diikuti dengan baik oleh semua perwakilan provinsiKecuali 4 provinsi yang tidak hadir yakni NTB, Papua Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi SelatanTapi secara umum semuanya berjalan suksesMakanya agenda semacam ini mau kita rutinkanMungkin dua kali dalam setahun," beber peraih tanda kehormatan Bintang Jasa Utama itu(yes/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Ingin Bereskan Semua Isu Pemilukada Aceh
Redaktur : Tim Redaksi