jpnn.com - JPNN.com - Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengaku tidak kaget dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur menarik uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan (SPP) bagi SMA dan SMK tahun 2017.
Hal itu menurut Reni, imbas dari regulasi yang mengalihkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi.
BACA JUGA: Siswa SMA/SMK Bayar SPP, Bisa Picu Gejolak
Lagipula, mayoritas provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia memang belum bisa memenuhi anggaran 20 persen untuk pendidikan.
"Saya tidak kaget Pemprov Jatim belum bisa menggratiskan SPP SMA/SMK. Karena banyak daerah seperti itu. Mayoritas kabupaten dan provinsi di Indonesia belum memenuhi amanat UU. Masih ada pungutan-pungutan," kata Reni melalui sambungan telepon, Kamis (5/1)
BACA JUGA: Risma: Kalau Tidak Ada Perdanya, Aku sing Kecekel
Karena itu, Ketua Fraksi PPP DPR ini hanya bisa mendorong pemerintah pusat maupun daerah segera memenuhi amanat Undang-undang dengan mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen secara konsisten.
"Kalau kita (DPR) komitmen dengan pusat. Pemerintah harus berupaya bagaimana memenuhi amanat UU, harus membiayai pendidikan. Ketika wajib belajar 12 tahun sudah menjadi komitmen presiden, seluruh rakyat usia sekolah, punya uang atau tidak harus dibiayai," pungkasnya.
BACA JUGA: Pindah Kewenangan, SPP SMA/SMK Surabaya Tertinggi
BACA ARTIKEL LAINNYA... Terbit SE Gubernur, Inilah Besaran SPP SMA dan SMK
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam