jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menekankan perlunya pendekatan penegakan hukum dalam penanganan kekerasan di Papua yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Mengingat beberapa waktu lalu KKB membantai kepada warga sipil di Kabupaten Nduga, Papua.
BACA JUGA: Pola Teror KKB Papua Dinilai Berubah, Coba Cermati Pernyataan 2 Legislator Ini
Hal itu disampaikan Arsul seusai menghadiri Dialektika Demokrasi dengan tema “KKB Papua Kembali Berulah, Dimana Kehadiran Negara?” yang digelar di Media Center, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/7).
Politisi Fraksi PPP tersebut menyatakan TNI tetap bisa terlibat untuk memberikan dukungan bersama dengan Polri dalam melakukan kerja-kerja penegakan hukum.
BACA JUGA: Pekerja Korban KKB di Papua Dapat Pertanggungan BPJAMSOSTEK, AlhamdulillahÂ
“Saya yakin isu tentang separatisme dan tuntutan kemerdekaan di Papua akan lebih bisa dikelola daripada pendekatan perang total,” ujar Arsul.
Disisi lain, pemerintah wajib memprioritaskan pendekatan manusiawi dan pendekatan pembangunan dalam rangka menyakinkan masyarakat agar tetap menjaga kondusifitas.
BACA JUGA: KKB Bantai Warga di Nduga Papua, Sukamta PKS Minta TNI/Polri Segera Lakukan Ini
“Melalui dibentuknya 3 daerah otonomi baru di Papua maka tata kelola pemerintahan termasuk yang menyangkut transparansi ke depannya akan lebih baik," kata Arsul.
"Pemerintah harus kita beri dukungan agar apa yang sudah diputuskan secara politik dan dilahirkan dalam bentuk produk UU bisa dilaksanakan dengan baik,” sambungnya.
Sementara itu, Anggota DPD RI dapil Papua Yorrys Raweyai menilai KKB tengah berusaha memecah-belah kehidupan masyarakat yang dinilainya berangsur harmonis di Papua.
Yorrys menduga, aksi KKB akhir-akhir ini terfokus pada wilayah konflik di Papua yang tak hanya menyasar orang asli Papua (OAP), tetapi juga masyarakat umum di sana.
Menurut dia penembakan terhadap warga sipil di Nduga bukan merupakan yang pertama.
"Atas dasar itu, saya meminta pemerintah melalui aparat yang berwenang serius dan konsisten membarangus KKB hingga ke akar-akarnya," ujarnya.
Hal ini mendesak dilakukan dalam rangka menjaga situasi kondusif di Papua dan menjamin agar akselerasi perubahan melalui serangkaian kebijakan sebagai turunan otonomi khusus (Otsus) dapat berlangsung dengan baik,” kata Ketua Komite II DPD RI yang juga Ketua MPR for Papua itu.
Diketahui pada Sabtu (16/7 pagi waktu setempat, sekitar 20-an anggota KKB menyerang perkampungan di Noglait, Distrik Kenyam, Nduga.
Serangan itu diduga dilakukan oleh kelompok separatis yang dipimpin oleh Egianus Kogoya.
Serangan dengan senjata api dan senjata tajam itu menewaskan 10 orang warga sipil.
Dua korban lainnya dalam kondisi kritis karena luka-luka bacokan dan tembakan. (mrk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saatnya TNI/Polri Memburu KKB Papua ke Sarangnya
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian