jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mempertanyakan sikap Fraksi PPP DPR yang memilih walkout ketika sidang paripurna pengambilan keputusan terhadap revisi UU MD3 pekan lalu.
"Apakah walkout kemarin terkait dengan masalah pasal yang merendahkan DPR? Atau gara-gara PPP gak dapat kursi pimpinan?" tanya Hendri dalam diskusi bertajuk "Benarkah DPR Gak Mau Dikritik?" di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/2).
BACA JUGA: DPR Bisa Panggil Paksa Setiap Orang Usul Pemerintah
Pertanyaan kritis itu langsung disikapi oleh penasihat fraksi PPP DPR Arsul Sani. Eks anggota Panja RUU MD3 tersebut menyatakan sikap fraksinya tidak ada kaitan dengan masalah kursi di MPR.
"Pertama saya jelaskan posisi PPP, apakah walkout karena tidak kebagian kursi? Tidak demikian," bantah Anggota Komisi III DPR itu.
BACA JUGA: Soal UU MD3, DPR Sekarang Cerdas Atau Licik ya?
Politikus yang juga sekretaris jenderal DPP PPP, menegaskan fraksinya sejak awal tidak pernah ribut soal kursi.
Justru mereka memberikan solusi agar penambahan pimpinan tidak ribut-ribut, revisi cukup untuk memberikan kursi bagi PDI Perjuangan di DPR maupun MPR.
BACA JUGA: Dalam Sehari 115 Ribu Warganet Tolak UU MD3
Khusus di MPR, fraksinya juga menyarankan supaya pembahasannya melibatkan DPD RI yang juga memiliki hak konstitusional di lembaga tersebut.
Sebab, pimpinan MPR dipilih oleh anggota yang terdiri dari fraksi-fraksi partai politik dan DPD, bukan ditunjuk atau ditetapkan.
"Memang ada juga yang tanya PPP menolak karena gak dapat kursi? Saya bilang, Eh ente taruh di situ walaupun untuk PPP sekalipun, PPP gak mau, karena ada hak konstitusioal DPD juga di sana, di MPR," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Revisi UU MD3 Merupakan Persoalan Serius
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam