APBN 2011 Dinilai Sangat Rawan Korupsi

JAKARTA - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2011 kembali mendapat sorotan tajamKali ini datang dari Koalisi LSM untuk APBN Kesejahteraan, yang menyatakan bahwa penyusunan RAPBN 2011 tak lebih dari sekadar pencitraan politik pemerintahan SBY-Boediono

BACA JUGA: Kadin: Tindakan KPPU Kebablasan

Selebihnya menurut mereka, tidak ada berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

Dalam rilis resmi koalisi ini, dijelaskan bahwa dalam APBN 2011, akan ada pengadaan untuk 4.041 kendaraan dinas roda empat dan roda dua senilai Rp 32,572 miliar di 20 kementerian/lembaga (K/L)Pengadaan kendaraan tersebut ditengarai sebagai lahan subur korupsi

BACA JUGA: Pemerintah Tambah Dana Ketahanan Pangan

Apalagi, mengingat berdasarkan Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa, pengadaan kendaraan dinas dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

Dari penelusuran, ungkap koalisi tersebut, juga ditemukan banyak standar biaya kendaraan dinas yang melebih standar biaya yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 100 tahun 2010 tentang Standar Biaya UmumSebagai contoh, di BPK akan diadakan 49 unit kendaraan dinas dengan nilai Rp 24,8 miliar, atau (dengan harga) per unit Rp 506,6 juta

BACA JUGA: Impor Tak Terbendung, Pemerintah Diminta Lebih Berani

Padahal berdasarkan PMK, standar biaya pengadaan kendaraan setingkat eselon I hanya Rp 400 juta.

Selain itu, koalisi LSM ini juga menyorot pengadaan setidaknya 3.109 notebook atau komputer senilai Rp 32,5 miliar di tujuh K/L pada tahun 2011Padahal aset berupa notebook dan komputer adalah aset yang paling sulit untuk diidentifikasi keberadaannya, sehingga dinilai sangat rawan korupsi.

APBN 2011 juga dinilai rawan pemborosanSenilai Rp 6,1 triliun belanja modal dalam RAPBN 2011 disebutkan akan terserap hanya untuk perawatan dan pengadaan gedung kantor atau rumah dinasPengadaan ini jelas tidak berkorelasi pada pertumbuhan ekonomi, termasuk di antaranya pengadaan kantor perwakilan DPD di ibukota provinsi dan Gedung DPR.

"Banyak yang kita sorot dari APBN 2011Karena itu, kita meminta Menteri Keuangan (Menkeu) untuk segera membenahi nomenklatur dalam RKA K/L yang terstandarisasi dan akuntabelBanyak temuan, K/L mengunakan nomenklatur yang berbeda-beda, yang dapat menjadi sumber pemborosan anggaran, termasuk koreksi terhadap standar biaya pada RKA K/L," tegas salah seorang anggota koalisi, Donny Setiawan.

Saat ditanyakan perihal kritik yang menyoroti APBN 2011 ini, Menkeu Agus Martowardojo yang ditemui di kantor Menko Perekonomian, Senin (18/10), mengaku belum mempelajari hal-hal yang dikritisi secara tajam tersebut"Saya cek dulu, yaKarena kita itu masih bicara pengesahan RAPBN 2011 di Banggar, (pada) 26 Oktober 2010Jadi tentang detail apakah ada kekhawatiran pengadaan notebook dan kendaraan dinas, saya justru ingin tanya, di area apa yang mereka khawatirkan," tegas Agus, sambil balik mengomentari pernyataan tim koalisi LSM itu.

Agus pun enggan menanggapi perihal terjadinya pembengkakan harga pengadaan mobil dinas, yang disebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)"Nanti saya akan periksa duluSaya periksa dahulu, karena ada (perbedaan) satuan harganya yang tinggi dibandingkan kondisi rill," katanya singkat(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Balas Boikot Rokok Amerika!