jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum menerima data atau perhitungan yang terperinci dari KKKS sebagai bukti bahwa skema bagi hasil gross split tidak ekonomis.
”Saya kan sudah tantang di IPA (Indonesian Petroleum Association, Red). Mau di IPA atau di SKK Migas, saya bilang, buktikan dengan angka. Mana yang tidak workable. Sampai sekarang belum ada yang masukkan (data, Red),” ujarnya akhir pekan lalu.
BACA JUGA: 2 Tugas Superpenting Pejabat Baru BPH Migas
Lembaga riset energi global Wood Mackenzie pernah mengungkap betapa tidak efisiennya skema gross split.
Terkait dengan hal itu, Arcandra mengatakan bahwa pemerintah telah memanggil Wood Mackenzie untuk mengevaluasi ulang perhitungannya dengan memasukkan faktor-faktor efisiensi dalam gross split.
BACA JUGA: HCML Resmi Start Up Lapangan BD
Namun, sampai saat ini lembaga tersebut belum mengubahnya.
Skema gross split merupakan pola bagi hasil dengan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.
BACA JUGA: DPR Prioritaskan Pertamina Kelola Blok Karaeng
Menurut Arcandra, pola itu lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan pola kontrak bagi hasil lewat cost recovery atau biaya operasi ditanggung pemerintah.
Arcandra mencontohkan, untuk wilayah kerja migas yang berlokasi di laut dalam, KKKS mendapat variable split sebesar 16 persen, kemudian base split yang diberikan sebesar 43 persen.
Dengan skema itu, kontraktor mendapat bagi hasil kurang lebih 59 persen dan pemerintah hanya 41 persen.
Dia melanjutkan, di Amerika Serikat, wilayah kerja (WK) di laut dalam menggunakan sistem tax and royalty.
Tax sekitar 30 persen dan royaltinya sekitar 15 persen. Dengan begitu, pemerintah kurang lebih mendapat 45 persen dan kontraktor memperoleh 55 persen. (dee/c11/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Separuh Kebutuhan Minyak Mentah Hasil Impor
Redaktur & Reporter : Ragil