AS Batasi Keleluasaan Kartu Kredit

WASHINGTON DC - Perusahaan kartu kredit di AS tak lama lagi akan terikat oleh peraturan baru yang antara lain membatasi keleluasaan mereka menerapkan fee (biaya), atau menaikkan nilai tukar terhadap pinjaman berjalanPasalnya, Jumat (22/5), Presiden Barack Obama baru saja menandatangani sebuah undang-undang baru terkait hal itu, yang bakal berlaku efektif Februari 2010 mendatang.

Sebagainmana diberitakan BBC, perubahan ini disebut-sebut sebagai sesuatu yang "monumental dan mahal" untuk dijalani oleh pihak perusahaan kartu kredit

BACA JUGA: Jelang Sarapan, Balita Beli Ekskavator Online

Pembatasan itu sendiri disiapkan dengan tujuan untuk mencegah orang-orang memiliki hutang pribadi (personal debt) yang terlalu banyak.

"Ini memastikan sebuah kemenangan bagi setiap konsumen warga AS yang pernah menderita di tangan industri kartu kredit," ungkap Senator Christopher Dodd, ketua komite perbankan Senat AS.

Sekadar informasi, warga AS saat ini tercatat total berhutang hampir USD 1 triliun lewat kartu kredit merekaPemerintah AS sendiri sudah cukup lama berusaha mengetatkan peraturan sistem perbankannya, khususnya lagi sejak memasuki masa-masa jatuhnya kredit dan krisis perbankan belakangan.

Peraturan baru itu sendiri, yang dinamai juga sebagai "Hak-hak Pemilik Kartu Kredit", hanyalah satu dari serangkaian perubahan peraturan yang disiapkan pemerintah AS guna mengatasi dampak krisis finansial lebih jauh

BACA JUGA: Bunuh Diva, Konglomerat Mesir Dihukum Gantung

Dalam peraturan ini, satu pengecualian untuk poin perubahan nilai tukar yang masih bisa diberlakukan perusahaan kartu kredit, adalah terhadap orang yang telah satu bulan atau lebih telat membayar tagihannya.

Sementara itu, masih belum banyak tanggapan positif terhadap langkah baru AS ini, termasuk dari negeri Eropa seperti Inggris"Kami akan melihat bagaimana situasi di AS berkembang

BACA JUGA: Jumlah Kasus Flu Babi Lampaui 10.000

(Sebenarnya) banyak di antara kebijakan AS (itu) yang telah eksis dan sudah berjalan selama empat tahun di Inggris, di bawah (aturan) Banking Code," ujar Sandra Quinn dari Apacs, semacam asosiasi kartu kredit Inggris(ito/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Direktur CIA: Lokasi Nuklir Pakistan Tak Diketahui