jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani bereaksi atas tuduhan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) bahwa aplikasi PeduliLindungi melanggar HAM.
Menurut Puan, pemerintah harus memberi pembuktikan menyusul tuduhan pelanggaran privasi dari penggunaan layanan PeduliLindungi selama pandemi Covid-19.
BACA JUGA: PeduliLindungi Diduga Melanggar HAM, Ini Kata Legislator PKS
“Kami berharap pemerintah bisa memberikan bukti konkret lewat metode yang paling mudah dipahami untuk memastikan layanan PeduliLindungi tidak melanggar privasi dan aman digunakan oleh masyarakat,” kata Puan, Senin (18/4/2022).
AS melaporkan adanya potensi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) lewat aplikasi PeduliLindungi yang menyimpan informasi masyarakat Indonesia.
BACA JUGA: AS Sebut PeduliLindungi Melanggar HAM, Pemerintah Diminta Bertindak
Puan Maharani menegaskan tudingan dari AS harus mampu dipatahkan dengan jaminan dari pemerintah.
“Laporan dari pihak Amerika Serikat telah membuat kegelisahan publik. Pemerintah harus mampu memberi penjelasan yang komprehensif sehingga informasi tidak menjadi simpang siur,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.
BACA JUGA: Harlah ke-62 PMII, Puan: Terus Bertransformasi untuk Membangun Peradaban
Puan menilai aplikasi PeduliLindungi telah memberi banyak manfaat dalam penanganan pandemi Covid-19.
Meski begitu, tudingan AS yang menyoroti laporan dari sebuah LSM soal Pemerintah yang mengawasi data pribadi masyarakat lewat PeduliLindungi tak bisa diabaikan begitu saja.
“Jangan sampai karena informasi yang kurang valid, semua jerih payah yang dilakukan dalam penanganan Covid-19 menjadi bias,” tutur Puan.
Mantan Menko PMK itu pun mengatakan pembuktian dari pemerintah diperlukan agar anggapan PeduliLindungi menimbulkan gangguan kesewenang-wenangan dapat dibantah.
Puan menyebut, apabila ada disinformasi soal aplikasi PeduliLindungi harus bisa diklarifikasi seakurat mungkin.
“Karena ini menyangkut kepercayaan publik. Saya khawatir jika informasi ini tidak ditanggulangi dengan baik, masyarakat menjadi ragu menggunakan aplikasi PeduliLindungi,” ungkapnya.
Padahal, kata Puan, PeduliLindungi sudah terbukti memberikan manfaat dan turut berkontribusi dalam pengendalian penyebaran Covid-19 di Indonesia.
Terlepas dari itu, Puan tetap mengingatkan kewajiban pemerintah untuk melindungi data pribadi masyarakat.
Oleh karena itu, dia juga mendorong pemerintah bersama-sama DPR untuk secara progresif menuntaskan pembahasan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP).
“Seandainya UU PDP sudah disahkan dan semua pengguna data pribadi diawasi oleh otoritas independen, bukan di bawah kementerian, tentu tudingan pelanggaran privasi ini lebih mudah dibuktikan dan tidak telanjur menjadi polemik di masyarakat,” kata Puan.
Puan menegaskan informasi masyarakat yang ada dalam aplikasi PeduliLindungi tidak boleh digunakan di luar penanganan pandemi Covid-19.
Dengan kewenangan yang ada saat ini, kata Puan, DPR akan terus melakukan pengawasan sehingga hak-hak rakyat, termasuk perlindungan data pribadi, tetap terjaga.
"Tidak boleh ada penyalahgunaan data milik rakyat. Rakyat harus berdaulat atas data-data pribadi mereka,” ujar Puan.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Puan Minta Pemerintah Berikan Bukti Konkret PeduliLingungi tidak Melanggar PrivasiÂ
Redaktur & Reporter : Friederich Batari