Asal Buku Salah Cetak Segera Ditelisik

JAKARTA--Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan segera menyelediki masalah beredarnya buku paket ajar pendidikan karakter bangsa yang salah cetakDirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud, Suyanto mengatakan, masalah ini harus ditelusuri dari mana asal muasal buku ajar mengenai Pancasila.

"Kita akan mencari tahu bagaimana proses pegadaan buku paket tersebut

BACA JUGA: RUU Perbukuan Dipastikan Molor

Kalau memang buku itu dibeli tidak berdasarkan daftar buku Puskurbuk, maka itu bukan kesalahan Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk)," ungkap Suyanto kepada JPNN ketika dihubungi melalui telepon selularnya di Jakarta, Sabtu (19/11).

Suyanto menjelaskan, jika proses pembelian buku ajar tersebut dilakukan oleh daerah dengan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), maka seharusnya buku-buku yang dipilih harus sesuai rekomendasi Puskurbuk"Kalau ternyata daerah tetap membeli buku yang tidak sesuai rekomendasi Puskurbuk, maka itu kesalahan daerahnya sendiri," jelasnya.

Buku paker ajar pendidikan karakter bangsa mengenai Pancasila yang mengalami salah cetak tersebut telah beredar di sekolah-sekolah dasar Gunung Kidul, Yogyakarta

BACA JUGA: Buku Ajar Hanya Dijadikan Proyek

Buku yang berjudul "Pancasila Dasar Negaraku, Bhineka Tunggal Ika Semangatku"dan ditulis oleh Valentina Rian Prastiwi dari Kementerian Pendidikan Nasional memuat kesalahan fatalBuku acuan terbitan Nobel Edumedia tahun 2010 ini, di halaman 9,10, 24 dan 35, yang dalam buku tersebut tertulis sila keempat Pancasila adalah ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam Permusyawaratan Perwakilan” padahal secara eksplisit teks yang benar adalah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”.

Namun begitu, Suyanto menegaskan, pihaknya tidak mau tergesa-gesa untuk memutuskan apapun

BACA JUGA: Kinerja Puskurbuk Harus Dievaluasi

Bahkan untuk menarik buku tersebut, lanjut Suyanto, itu bukanlah kewenangan Kemdikbud, melainkn itu adalah kewenangan pemerintah daerah.

"Wong pemerintah daerah yang membeli buku, ya mereka yang berwenang menarik buku ituSaya rasa pemerintah pusat tidak perlu memberikan instruksi menarik buku, karena Pemda sudah tahu sendiri lahKalau dia salah, ya harus segera tarik saja bukunya," tandasnya(Cha/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Buku Pancasila Salah Cetak, Puskurbuk Tolak Tanggung Jawab