jpnn.com - JAKARTA - Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) menyatakan dukungannya terhadap usulan pemerintah agar pemilihan kepala daerah diserahkan kepada DPRD atau mekanisme pemilihan secara tidak langsung.
ADKASI menilai usulan yang tertuang dalam Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) tersebut perlu diperhatikan secara serius. Pasalnya, pilkada secara langsung memiliki banyak kelemahan.
BACA JUGA: Pengumuman Ditunda, Jangan Ada Celah Kecurangan
"Sebagai mitra, ADKASI menganggap positif usulan pemerintah yang ingin mengembalikan kedaulatan DPRD sebagai negarawan sejati," kata Ketua Umum ADKASI, Salehudin dalam konferensi pers di Senayan, Jakarta, Kamis (12/12).
Menurutnya, salah satu kelemahan pilkada langsung yakni besarnya uang negara yang harus dikeluarkan untuk membiayainya. Dalam satu tahun diperkirakan sekitar Rp15 triliun uang negara yang habis untuk penyelenggaraan pilkada.
BACA JUGA: Muhaimin Berdayakan 38 Kantong TKI dengan Wirausaha
Selain itu banyaknya jumlah pilkada juga menjadi pertimbangan. Hal ini berpotensi menimbulkan kejenuhan di kalangan masyarakat.
"Contohnya di Jawa Timur yang terdiri dari 30 kabupaten/kota. Akibat terlalu sering agenda politik, masyarakat bosan. Fenomena ini terjadi juga di beberapa wilayah, terlihat dari semakin tingginya angka golput," kata Ketua DPRD Kutai Kartanegara ini.
BACA JUGA: Istri Akil Sebut Penyitaan Rumah Tak Terkait Korupsi
Ditambah lagi dengan kedewasaan berpolitik masyarakat yang masih rendah. Sehingga berimbas pada hilangnya rasa toleransi dan saling menghormati hanya karena perbedaan pandangan politik saat pilkada.
Saleh mengklaim, masalah-masalah tersebut bisa teratasi dengan pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Pasalnya, mekanisme pemilihan tidak langsung skalanya jauh lebih kecil dan terlokalisir dibanding pemilihan langsung.
Ia juga membantah anggapan bahwa pemilihan tidak langsung bertentangan dengan demokrasi dan konstitusi.
"Karena para anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya juga dipilih melalui proses pemilihan yang demokratis," ujarnya.
Lebih lanjut politisi Partai Golkar itu menyampaikan bahwa dukungan terkait RUU Pilkada akan dikukuhkan dalam rekomendasi Rapimnas ADKASI yang akan digelar pada 18-20 Desember 2013 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Isyaratkan Capres PDIP Dekat dengan Megawati
Redaktur : Tim Redaksi