jpnn.com - jpnn.com - Ketua Umum Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (Asprumnas) Arief Suryo Handoko mengatakan, pembangunan rumah subsidi secara nasional tahun ini ditargetkan mencapai seratus ribu unit.
Target tersebut tersebar di beberapa daerah. Dua wilayah dengan pembangunan terbanyak, antara lain, Jabodetabek dan Jatim.
BACA JUGA: Hampir Setengah Warga Jakarta Tak Punya Rumah Sendiri
’’Target kami Jatim bisa membangun 25–30 persen atau 25–30 ribu unit,’’ ujarnya di sela pelantikan DPW Asprumnas Jatim, Minggu (12/2).
Dari total target nasional, sekitar sepuluh persen di antaranya berupa rumah subsidi vertikal.
BACA JUGA: Potensi Apartemen di Tangerang Menjanjikan
Ketersediaan lahan yang terbatas di perkotaan serta harga yang terus meningkat harus disiasati dengan membangun hunian vertikal.
Di Jatim, daerah yang perlu pembangunan rusunami adalah Sidoarjo dan Gresik. Surabaya juga dinilai masih bisa. Namun, lokasinya di perbatasan.
BACA JUGA: Surabaya Ketat, Gresik Jadi Alternatif Hunian Baru
Meski begitu, pembangunan rusunami itu memerlukan edukasi.
Sebab, penyerapan pasarnya sulit. Masyarakat masih beranggapan bahwa membeli rumah harus ada tanahnya.
’’Tapi, vertikal bisa jadi alternatif bagi mereka yang ingin dekat dengan kota maupun tempat kerja,’’ urainya.
Pengembang siap membangun rusunami. Sebab, mengenai teknologi baru dalam pembangunan gedung bertingkat, pengembang tidak akan mengalami kesulitan.
Apalagi, banyak kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam mendukung target tersebut.
Bagi pengembang, ada bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang tiap satu unit rumah dipatok Rp 6 juta.
Kemudian, bagi pembeli, ada bantuan uang muka sekitar Rp 4 juta.
’’Selain itu, PNS ada bantuan Bapertarum sekitar Rp 4 juta dan pensiunan TNI/Polri bisa sampai Rp 25 juta,’’ jelasnya.
Ketua DPW Asprumnas Jatim Tri Sugiyanto menambahkan, target yang dipatok tersebut menjadi bagian percepatan target pemerintah dalam membangun satu juta unit rumah.
Karena itu, pihaknya ingin paket kebijakan ekonomi XIII tentang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah bisa diimplementasikan.
’’Persoalan utama di daerah adalah tanah dan perizinan,’’ ucapnya.
Tingginya harga tanah bisa disiasati dengan membangun di daerah-daerah yang harga tanahnya masih rendah.
Sementara itu, untuk perizinan, harus menunggu penerapannya di tingkat pemerintahan kabupaten/kota.
Kalau biaya perizinan bisa ditekan, biaya operasional pengembang bisa turun.
Saat, ini kontribusi biaya perizinan mencapai 15 persen. (res/c22/sof)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Masyarakat Berpenghasilan Tak Tetap Bisa Ajukan KPR
Redaktur & Reporter : Ragil