jpnn.com, SIDOARJO - Jumlah sekolah dasar negeri di Kecamatan Porong, Sidoarjo yang minim siswa kian bertambah.
Selain SDN Mindi 1, SDN Pamotan 1, dan SDN Pamotan 2, SDN Plumbon 1 bernasib sama.
BACA JUGA: Sejumlah Pengaduan PPDB 2018 Masuk KPAI
Malah nasibnya lebih ngenes. Hingga kemarin (13/7) tidak ada satu pun anak yang mendaftar di sekolah tersebut.
Lokasinya di dekat tambak dan jauh dari permukiman menjadi alasannya. Di wilayah tersebut hanya ada 16 kepala keluarga (KK). Usianya rata-rata sudah tua.
BACA JUGA: PPDB 2018: Ketua DPRD Akui Terbitkan 300 Rekomendasi
"Yang usia produktif sudah keluar dari sini," ujar Suwardi, kepala SDN Plumbon 1 dan 2.
Baru tahun ini SDN Plumbon 1 tidak dapat murid sama sekali. Pada tahun sebelumnya, masih ada murid yang mendaftar.
BACA JUGA: Sistem Zonasi PPDB 2018 Diapresiasi
Walaupun jumlahnya tidak banyak. Hanya dua sampai tiga murid yang mendaftar.
"Total murid kami dari kelas II sampai kelas VI hanya 10 siswa," katanya.
"Ya bagaimana lagi, memang daerahnya terisolasi," lanjutnya. Bahkan, karena keadaan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo memberikan kebijakan afirmatif kepada SDN itu.
Yakni, kebijakan yang mengizinkan lulusan SDN tersebut untuk bebas masuk ke SMP negeri.
Sayang, satu-satunya alumnus SDN Plumbon 1 tidak memanfaatkan kebijakan tersebut tahun ini. Siswa itu memilih untuk tidak melanjutkan sekolah.
"Tahun ini yang lulus satu siswa saja, namun memilih tidak melanjutkan sekolah," imbuhnya.
Sedikit berbeda dengan SDN tetangganya, yakni SDN Plumbon 2. Sebanyak delapan alumnusnya memanfaatkan kebijakan afirmatif tersebut.
Semuanya diterima di SMP negeri. "Tahun ini terdapat 15 anak yang mendaftar di SDN Plumbon 2," kata Suwardi.
Belum mencapai kuota. Namun, jumlah tersebut masih lebih baik daripada SDN Plumbon 1. Padahal, sekolah itu juga terpencil.
"Kalau SDN Plumbon 2 lebih baik. Masih banyak anak usia sekolah di dekat sekolah," lanjutnya.
Dengan kondisi tersebut, dikbud belum berencana untuk melakukan merger atau regrouping dua sekolah itu.
Sebab, diperlukan kajian yang sangat matang dan melibatkan banyak pihak.
Misalnya, kepala desa, warga sekitar, dan pihak sekolah. Hasil pengkajian tersebut bisa jadi solusinya.
Namun, selama ini SD yang minim siswa seperti SDN Plumbon 1 tetap berjalan. Sebab, sekolah tersebut masuk SDN terpencil.
"Kalau ada satu atau dua yang daftar, itu dikategorikan SDN sulit terjangkau," kata Tirto Adi, sekretaris Dikbud Sidoarjo.
"Kalau sampai tidak ada murid sama sekali terus-menerus, baru nanti ada pengkajian," lanjutnya.
Lain halnya dengan SDN Pamotan 1 dan 2. Dikbud memiliki rencana untuk merger keduanya. Sebab, lokasinya dekat dengan lumpur. Jumlah warga di lokasi tersebut juga tidak banyak. (uzi/c6/ai/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SMP Swasta Kurang Siswa, DPS Minta Bahas dengan Dispendik
Redaktur & Reporter : Natalia