Asumsi Dasar Makro Ditolak Mayoritas Fraksi DPR

JAKARTA - Asumsi dasar makro yang ditetapkan pemerintah sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2011, dikritisi oleh mayoritas fraksi di DPR RI, saat rapat paripurna, Selasa (24/8)Bahkan F-PDIP menolak memberikan jawaban atas kelanjutan pembahasan RAPBN 2011 itu

BACA JUGA: Golkar Suarakan Lagi Anggaran Berdasarkan Dapil

Sementara beberapa fraksi lainnya mendesak pemerintah untuk lebih berani memperbaiki ketetapan asumsi makro tersebut.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), RAPBN 2011 akan mengambil dasar perhitungan dari beberapa elemen (asumsi)Masing-masing yaitu pertumbuhan ekonomi (sebesar) 6,3 persen, laju inflasi sebesar 5,3 persen, suku bunga SBI 3 bulan 6,5 persen, nilai tukar Rp 9.300/USD, harga minyak USD 80 per barel, serta lifting minyak sebesar 970 ribu barel per hari.

Terkait hal itu, Fraksi Partai Golkar (FPG) dengan juru bicara Mahyudin ST MM, menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi 6,3 persen tergolong masih rendah, serta belum mencerminkan keinginan pemerintah untuk bekerja lebih keras lagi

BACA JUGA: Pertamina Tarik 2 Juta Tabung Melon

"Harusnya, dengan pertumbuhan ekonomi di 2010 yang bisa melampaui target 5,8 persen, maka pertumbuhan ekonomi yang paling realistis di 2011 adalah 6,5 persenPemerintah harus berani mengambil momentum kebangkitan perekonomian, seiring dengan mulai membaiknya kondisi ekonomi global," tegas Mahyudin.

Sementara, target inflasi pemerintah sebesar 5,3 persen di RAPBN 2011, juga dipandang masih bisa ditekan hingga 5 persen

BACA JUGA: BI Usulkan Pembentukan Dewan Pengawasan Otonom

Demikian juga dengan suku bunga SBI 3 bulan yang 6,5 persen, dinilai seharunya bisa turun menjadi sekitar 6,3 persenTarget lifting minyak pun, dinilai tidak ideal bila hanya 970 ribu barel per hariSedangkan nilai tukar rupiah yang diusulkan Fraksi Partai Demokrat adalah sebesar Rp 9.100, dan bukan Rp 9.300 seperti yang ditetapkan pemerintah.

Komentar senada juga datang dari F-PDIPMelalui juru bicaranya, Utut Adianto, F-PDIP menilai bahwa pidato Presiden RI dalam penyampaian RAPBN 2011 beserta nota keuangannya, sangat jauh dari realitas sebenarnya di masyarakatAsumsi makro dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen pun dinilai tidak mencerminkan realitas tingkat kesejahteraan masyarakat.

"F-PDIP mendesak pemerintah (untuk) tidak terpaku pada angka pertumbuhan ekonomi di atas kertasTapi, bagaimana (agar) pertumbuhan ekonomi ini bisa berkualitasInflasi 5,3 persen, mengindikasikan pemerintah sengaja mencari celah amanNilai tukar rupiah Rp 9.300 per USD, hanya mempertimbangkan kondisi dunia usaha yang pro-kapitalisTarget lifting 970 barel per hari, (juga) dinilai dalam target rendahMaka dari itu, F-PDIP mendesak pemerintah harus mampu menaikkan target 1 juta barel per hari," jelas Utut.

Sedangkan dari F-PKS, juru bicaranya Ecky Awal Mucharom, menjelaskan bahwa asumsi makro yang digunakan pemerintah untuk menyusun RAPBN 2011 harusnya memang dapat lebih baik lagi"PKS memandang bahwa target pertumbuhan ekonomi harusnya bisa lebih ke 6,5 persen sampai ke 7 persenIni sesuai dengan asumsi 2010 yang bisa mencapai 6 persen, dan pulihnya perekonomian global khususnya di kawasan Asia," kata Ecky pula(afz/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Darmin Tegas Tolak OJK