Mahyudin ST MM, juru bicara FPG, dalam penyampaiannya mengatakan bahwa selama ini anggaran belanja pemerintah untuk infrastruktur belum terprogram dengan jelas
BACA JUGA: Pertamina Tarik 2 Juta Tabung Melon
Bahkan menurutnya, terkesan tidak memberikan kontribusi nyata, sesuai dengan aspirasi yang ada di tengah masyarakat"Terutama infrastruktur di daerah
BACA JUGA: BI Usulkan Pembentukan Dewan Pengawasan Otonom
Masih terlihat minimnya infrastruktur dengan penyebaran yang tidak merataMenanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo yang ditemui seusai sidang paripurna mengatakan, akan mendiskusikan kembali usulan tersebut di lingkup pemerintahan
BACA JUGA: Darmin Tegas Tolak OJK
Namun dikatakannya, usulan tersebut sebenarnya tidak tepat bila (tujuannya) hanya menginginkan azas pemerataan."Respon awal kami, kalaulah membangun infrastruktur berdasarkan Dapil, justru akan membuat distribusi yang tidak merata, tidak berazaskan keadilan dan pemerataan yang baikJustru nantinya dikhawatirkan, daerah yang kaya bertambah kaya, sedangkan daerah yang miskin akan semakin tertinggal," ungkap Agus.
Agus mengatakan bahwa pemerintah setiap tahunnya selalu berusaha memberikan alokasi anggaran infrastruktur secara merataSementara dijelaskannya pula, anggaran infrastruktur itu sendiri pun terus menunjukkan peningkatan yang signifikan.
"Angka infrastruktur di 2011 itu mencapai Rp 139 triliunIni artinya terjadi peningkatan sekitar 26 persen dibandingkan tahun sebelumnyaItu semua untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, baik jalan, jembatan, telekomunikasi, pelabuhan darat, laut dan udaraJadi alokasinya sudah jelas diatur di dalamnya (RAPBN 2011)," tegas Agus(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Petani Cengkeh Minahasa Selatan Menjerit
Redaktur : Tim Redaksi