Australia Percaya SBY Tak Korupsi

JAKARTA - Kontroversi pemberitaan The Age dan Sydney Morning Herald terkait dokumen Wikileaks, belum usaiPemerintah Australia memilih tidak berkomentar atas pemberitaan yang menyudutkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tersebut

BACA JUGA: Anak Buah Dituduh Memeras, Pimpinan KPK Marah

Hal itu diungkapkan Duta Besar Australia Greg Moriarty, ketika mengadakan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (15/3)"Kami Kedubes Australia memilih tidak berkomentar atas pemberitaan di koran The Age dan Sydney Morning Herald,"ujar Moriarty.

Greg melanjutkan, pihaknya tetap menaruh kepercayaan terhadap pemerintahan SBY

BACA JUGA: Lima Politisi PDIP Segera Diadili

Bahkan, dia menyatakan, Australia justru peduli dengan? upaya SBY dalam memerangi korupsi di IndonesiaUntuk itu, pihaknya akan terus mendukung pemerintah Indonesia dalam program pemberantasan korupsi

BACA JUGA: FPI Dukung TNI-Polri Lakukan Persuasi

"Pemerintah Australia bersedia membantu untuk mensukseskan program pemberantasan korupsi di Indonesia,"imbuh dia

Ketika ditanya adanya pertemuan khusus antara pihaknya dengan kabinet Indonesia Bersatu II, Moriarty membantah hal tersebutNamun, dia mengakui bahwa pihaknya selalu menggelar pertemuan rutin dengan pihak kabinet"Tidak ada pertemuan khusus, tapi kita memang secara rutin mendiskusikan beberapa hal,"kata Moriarty yang baru menjabat sebagai Dubes Australia sejak empat bulan lalu itu

Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyatakan pihaknya mengakui bahwa beberapa informasi dari dokumen Wikileaks tersebut benar adanyaDia mencontohkan pengakuan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yang mengakui, dirinya menyebar duit saat terpilih sebagai Ketua Partai Golkar pada Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Bali pada 2004 silam

"Ya, saya mendengar dan membaca berita-berita itu ( The Age dan Sydney Morning Herald) itu mungkin ada segi-segi benarnyaMisalnya ya bagian-bagian yang diakui benar oleh JK itu,"katanya

Menyoal bagian-bagian pemberitaan yang dinilai tidak benar, Mantan Menhan era Gus Dur tersebut menyebut tudingan campur tangan SBY dalam kasus korupsi yang menjerat Ketua MPR Taufik Kiemas di Kejaksaan AgungMahfud menyatakan pemberitaan tersebut tidak logis

Dia menguraikan, dalam dokumen Wikileaks disebutkan SBY memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) kala itu Hendarman Supanji, untuk menghentikan kasus korupsi tersebut pada akhir tahun 2004Padahal, Hendarman baru menjabat sebagai Jampidsus pada 2005 dan baru menjadi Jaksa Agung pada dua tahun kemudian

"Bagaimana bisa dikatakan presiden menyuruh Jaksa Agung pada akhir 2004TK (Taufik Kiemas) sendiri tidak pernah diberitakan punya kasus di sini (Kejaksaan)Itu sesuatu yang tidak logis dan harus di-counter," tegasnya.?

Mahfud pun melanjutkan, dirinya juga tidak percaya jika Presiden dan keluarganya, menyalahgunakan jabatan wewenang yang dimiliki, untuk mengeruk keuntungan pribadiPernyataan tersebut didasarkan pada kedekatan antara dirinya dan Presiden
"Sejauh pengenalan saya pribadi terhadap Presiden dan keluarganya, saya tidak melihat sikap-sikap koruptif terkait penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan finansial," katanya

Namun, dia mengakui, Presiden memiliki sikap yang kurang tegas"Mungkin kritik yang lebih banyak benar itu Presiden kurang tegasItu barangkali iya,"imbuh dia

Bantahan kembali diungkapkan Mahfud, ketika mengomentari tudingan Wikileaks yang menyebut intervensi SBY dalam perkara sengketa kepengurusan PKB antara kubu Gus Dur dan Muhaimin IskandarAlumnus Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut mengatakan tudingan tersebut tidak masuk akalSebab, sudah sejak lama terjadi konflik internal dalam tubuh PKB yang melibatkan beberapa pihak.

Mahfud mengungkap, dirinya pernah ditelepon SBY, ketika Almarhum Gus Dur mengeluarkan pernyataan adanya intervensi di media"Pak Mahfud, gimana ini, kok Gus Dur mengatakan saya mengintervensi PKBApa kepentingan saya untuk itu?" kata Mahfud menirukan ucapan SBY kala itu

Bahkan, kata Mahfud, SBY setengah bersumpah, dirinya tidak ikut campur"Itu masuk akalKarena siapapun yang menang tidak akan signifikan pengaruhnya terhadap pemerintahan SBYKursi PKB kan hanya 28," kata dia

Untuk itu, Mahfud menyebut tindakan pemerintah dalam melakukan bantahan terhadap pemberitaan tersebut, bukan tindakan reaksionerBahkan, menurut dia, bantahan tersebut harus dilakukan, jika memang yang dituduhkan tidak benar"Agar proporsional, memang harus di-counterKalau saya jadi Presiden, saya juga akan melakukan hal yang sama dan mungkin akan lebih dari itu,"imbuh dia

Di bagian lain, Serikat Pengacara Rakyat (SRR) mengajukan gugatan senilai USD 1 milar terhadap surat kabar The Age dan Sydney Morning Herald atas pemberitaan yang mengutip dokumen WikileaksMereka mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemarin

SPR menyatakan, kedua surat kabat tersebut sengaja memprovokasi sehingga terjadi kekacauan dalam dunia politik IndonesiaSelain ganti rugi, mereka juga menuntut keduanya, memuat permohonan maaf terhadap seluruh warga negara Indonesia satu halaman penuh dan dimuat selama tiga hari berturut-turut di dua surat kabar tersebut(ken)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Desartada Bakal Dijadikan Panduan Pemekaran