JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan 16 direktif dan instruksi kepada jajaran pemerintahannyaArahan yang terbagi atas enam secara umum dan sepuluh secara khusus itu disampaikan presiden saat menutup Rapat Kerja Pemerintah awal tahun yang digelar di Jakarta Convention Center, Senin (10/1).
"Jika arahan enam dan sepuluh tadi dijalankan, maka tahun 2011 ini akan lebih baik dari tahun 2010, dan pembangunan kita lima tahun mendatang akan berhasil," tutur SBY
BACA JUGA: Pindah Rumah Saat Syamsul Gencar Diberitakan
Enam direktif tersebut di antaranya melaksanakan program kerja pemerintah, baik sesuai dengan rencana kerja pemerintah (RKP) 2011 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011.Selain itu, SBY meminta jajarannya menjaga dan meningkatkan capaian pembangunan di tahun 2010
BACA JUGA: Ajukan Banding Kasus Sumiati
"Saya menilai potensi yang kita miliki belum penuh digunakan dan dikembangkanSementara direktif yang khusus, SBY menyoroti pada langkah untuk mengatasi harga kenaikan pangan dan energi dunia, pembangunan infrastruktur dan listrik, dan menciptakan iklim investasi yang benar-benar baik
BACA JUGA: Rumah yang Disita KPK Seharga Rp8,5 M
SBY juga masih memberikan perhatian pada pemberantasan korupsi"Pastikan penyimpangan dan korupsi terus berkurang," tegasnya.SBY meminta pencegahan penggunaan anggaran negara untuk kepentingan politik perseoranganKorupsi dan kolusi di sektor pajak juga disinggungnya"Saya khawatir ada gurita di situ," katanya"Lakukan reformasi di Ditjen PajakReformasi di semua lembaga penegak hukum perlu dilakukan."
Raker yang digelar satu hari kemarin itu diikuti oleh seluruh jajaran menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, kepala/ pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian, Gubernur, Ketua DPRD, dan bupati/walikota se-IndonesiaSelain itu, pimpinan BUMN dan pelaku dunia usaha juga mengikuti raker.
Dalam sambutannya di awal raker, SBY sempat mengungkapkan sepuluh capaian di tahun 2010 dan tantangan di 2011Selanjutnya raker dipimpin oleh Wapres Boediono yang diisi dengan arahan dari tiga menteri koordinator, yakni Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, dan Menko Kesra Agung LaksonoNamun paparan tiga Menko tersebut berlangsung tanpa ada dialog interaktif dengan peserta raker.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) La Ode Ida mengatakan, rapat kerja tersebut bisa berjalan tanpa hasil tanpa tindak lanjut yang kongritDia menilai, di tingkat daerah masih banyak terjadi penyimpangan"Optimisme itu bagian dari retorika karena kenyataannya di lapangan tidak terealisasi," kata La Ode di sela rapat kerja tersebut.
Menurutnya, RKP akan efektif jika ada aksi tersebut juga disertai dengan pengawasan"Operasionalnya harus dipandu langsung para menteriBanyak penyimpangan karena tidak dikontrol pemerintah pusat," katanya(fal)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Koruptor Tak Boleh Ikut Pilkada
Redaktur : Tim Redaksi