jpnn.com - JAKARTA – Energy Watch Indonesia (EWI) menyoroti rencana pemerintah dan PLN meggulirkan skema right issue terkait sinergi dengan Pertamina. EWI Sebab, lembaga pimpinan Ferdinand Hutahaean itu curiga bahwa right issue hanya akal-akalan saja.
Ferdinand mengatakan, pemerintah ngotot ingin melakukan right issue demi mengdongkrak kapabilitas PLN untuk mendapatkan pinjaman. Dengan right issue, total aset PLN nantinya akan bertambah.
BACA JUGA: Tak Bayar Pajak, Google Didenda Bunga 400 Persen
Muaranya, perbankan jadi yakin untuk memberikan pinjaman dalam rangka menopang pembiayaan proyek 35 ribu MW. Sebab, kata Ferdinand, saat ini PLN dikabarkan kesulitan mencari pembiayaan.
’’Ngototnya pemerintah, makin menguatkan dugaan PGE hanya dijadikan aset untuk mempermudah pinjaman,’’ katanya, Rabu (21/12).
BACA JUGA: Rupiah Terbaru Dinilai Mirip Yuan, Ini Kata BI
Lebih lanjut Ferdinand menjelaskan, PLN sedang membutuhkan dana luar biasa besar. Meski saat ini proyek 35 ribu MW diasumsikan gagal mencapai target, namun masih butuh sedikitnya 30 persen dari total keseluruhan dana yang dibutuhkan yang mencapai Rp 300 triliun.
’’Kami perkirakan, PLN butuh dana Rp 100 triliun. Dana itu untuk infrastruktur lanjutan seperti transmisi, distribusi, dan pembangunan gardu-gardu induk baru,’’ katanya.
BACA JUGA: BUMN Migas Dianggap Tepat Menurunkan Impor Energi Lebih Cepat
Infrastruktur itu tidak bisa diabaikan karena diperlukan untuk mendistribusikan, dan mentransmisikan daya dari pembangkit-pembangkit baru. Nah, dalam kondisi seperti ini, ternyata PLN sudah tidak punya jaminan aset lagi untuk mendapatkan pinjaman baru.
Dengan rasio utang dan aset yang sudah sangat tinggi, tidak mungkin ada sindikasi keuangan yang mau memberikan pinjaman kepada PLN. ’’PLN ingin mengambil alih aset PGE sebagai jaminan utang,’’ ungkapnya.
Kondisi itu perlu diwaspadai. Jika PGE sampai lolos bergabung dengan PLN, dan benar dijadikan jaminan utang, pemerintah bisa kehilangan anak perusahaan Pertamina itu sepenuhnya. Sebab, asetnya bisa pindah kepada swasta.
Padahal, PGE murni 100 persen milik Pertamina, yang berarti milik negara. ’’Yang harus ditentang itu potensi perpindahan aset negara kepada swasta,” terangnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Sumarno menyebut rights issue PGE bisa menambah jumlah saham yang dimiliki. Menurutnya, PLN bisa masuk ke PGE dengan menyerap saham yang diterbitkan itu. Katanya, cara itu wajar dan bisa membuat PLN otomatis menjadi pemegang saham baru PGE.(dim/jpg)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nih, Penjelasan Pak Jonan soal Harga BBM
Redaktur : Tim Redaksi