Awasi Kandidat di Daerah Kaya Tambang!

JAKARTA - Peneliti Pusat Studi Sumberdaya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Erwiza Erman mengatakan telah terjadi persekongkolan antara kepala daerah dan para pengusaha tambang di daerahMenurutnya, persekongkolan itu diawali dari komitmen saat para kepala daerah mencalonkan diri dan menjadi penyumbang saat kampanye.

“Saling memperoleh keuntungan sehingga terjadi perselingkuhan

BACA JUGA: Suara Napi Menangkan Putri Syaukani

Ini dibangun dari komitmen-komitmen tertentu yang terlihat sebelumdan sesudah PilkadaAda beberapa daerah dari hasil penelitian kami terjadi konflik dengan satu perusahaan tambang dengan yang lain karena di back up birokrat dan DPR seperti di Bengkulu,” kata Erwiza kepada JPNN di sela-sela acara Konsultasi Publik dan Pertemuan Nasional “Lebih Dekat Dengan Daya Rusak Tambang” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Minggu (2/5).

Ketika terjadi persekongkolan, kata Erwiza, hanya kepentingan individu yang terlindugi karena kepala daerah yang terpilih hanya memikirkan balas jasa sehingga keseriusan  dalam melayani kepentingan publik dipertanyakan

BACA JUGA: Persaingan Antar Bapak Turun ke Anak

“Apakah  orang yang terpilih akan melakukan pelayanan publik dengan baik?” katanya.

Saat terpilih kepala daerah tak lagi memperhatikan kepentingan masyarakatnyaErwiza mengatakan kepala daerah memainkan politik pembiaran meskipun perusahaan tambang melakukan pelanggaran

BACA JUGA: Ratu Ekstasi Nyalon, Mendagri Pasrah

”Ada politik pembiaran karena balas budi,” katanya.

Karena itu, Erwiza menyarankan agar masyarakat di daerah yang mempunyai potensi tambang melakukan kontrak politik dengan para calon kepala daerah sehingga bisa menjadi pegangan masyarakat untuk ditagih ketika terpilih.

”Masing-masing pihak harus mengutarakan visi dan misinya dan duduk bersama, dengan melakukan kontrak politikKomunikasi yang seimbang dan harus ada kontrak politik sehingga bisa ditagih oleh masyarakat,” ujarnya.

Fenomena seperti ini kata Erwiza sudah terjadi sejak dulu dan menjadi pengulangan sejarahDicontohkan saat tender tambang minyak di Jambi yang berlarut-larutSaat diumumkan pemenangnya ternyata perusahaan yang membawa banyak uang untuk menyogok perusahaan daerah.

Demikian halnya yang terjadi pada tambang timah di Belitung pada zaman KolonialKata dia, ada beberapa pejabat yang dimutasi karena tidak berkolaborasi dengan perusahaan tambang dan lebih membela kepentingan masyarakat.

”Kalau pejabat daerah itu agak bertentangan dengan perusahaan, maka akan dimutasikanKasus sejarah tambah timah di Belitung ternyata ada beberapa birokrat kolonial yang di mutasikan ke daerah lain karena berlawanan dengan perusahaan,” ungkapnya(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Visi-Misi Calon Kepala Daerah Amburadul